PSI Usul Dana Partai Naik, Pemprov DKI: Wajarlah

SuaraJakarta.id - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Taufan Bakri, menganggap usulan kenaikan dana bantuan politik untuk partai wajar. Usulan itu kekinian disampaikan oleh anggota fraksi PSI DPRD William Aditya Sarana.

Taufan mengatakan pengajuan kenaikan dana banpol sudah kerap kali diajukan tiap tahunnya oleh wakil rakyat di Kebon Sirih. Karena itu ia menganggap yang disampaikan William adalah hal yang wajar.

"Usulan untuk kenaikan dana wajarlah, kalau usulan kenaikan dana partai," ujar Taufan kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

William, kata Taufan, ingin dana itu nantinya bisa dipakai parpol untuk kaderisasi hingga sosialisasi program. Taufan tak memungkiri partai memang membutuhkan dana ini.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Tutup Area Publik Salama Libur Nataru

"Memang kita menganggap buat pengkaderan partai untuk sosialisasi politik karena kan mereka butuh dana," jelasnya.

Meski kerap diajukan, dana Banpol tidak bisa dinaikan begitu saja. Harus melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlebih dahulu.

Karena itu, rekaman video yang beredar baru sekadar usulan. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengevaluasi dan tak menaikan dana Banpol di APBD 2021.

"Karena keuangan engga, kita ke kemendagri belum bisa. Belum pantas dinaikan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar di media sosial rekaman suara dari anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana yang meminta agar dana Bantuan Politik (Banpol) partai dinaikan. Alasannya, karena perlu ada penambahan anggaran demi bisa membantu operasional partai.

Baca Juga: 1.680 Pasukan Oranye Disiagakan Jaga Kebersihan Saat Natal di Jakarta

Dalam rekaman itu, William menanyakan kemungkinan untuk menaikan dana banpol tersebut. Sebab, selama ini dana banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara.