SuaraJakarta.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik khawatir dengan semakin penuhnya tempat isolasi pasien Covid-19. Ia menyatakan kapasitas ruang karantina Covid-19 di Ibu Kota sekarang ini perlu ditambah.
Taufik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu menggandeng para pengembang apartemen atau hotel. Mereka harus bersedia meminjamkan kamarnya untuk menjadi tempat isolasi pasien Covid-19.
"Saya berharap pengembang di Jakarta, yang masih memiliki apartemen belum terjual, saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Politisi Gerindra ini menyebut penambahan kapasitas ini perlu dilakukan mengingat jumlah penambahan pasien harian Covid-19 semakin banyak. Bahkan belakangan ini jumlahnya terus memecahkan rekor terbanyak hingga 2.000 pasien per hari.
"Kalau ini kejadian terus berlangsung, saya yakin sarana untuk melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 itu tidak memadai," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, nantinya pihak Dinas Kesehatan bisa memberikan pemahaman dan pelatihan kepada pengelola hotel atau apartemen yang dijadikan tempat isolasi.
Selain itu, Taufik menilai seharusnya pengembang tak mengenakan biaya atas kerja sama ini.
"Harusnya gratis lah. Masa gak mau nyumbang buat masyarakat. Bukan buat Gubernur Anies, bukan buat Pemda, buat masyarakat. Kan enggak diambil, orang dipinjemin doang, sampai beres ya sudah balikin lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, kapasitas Rumah Sakit (RS) rujukan khusus pasien Covid-19 di Jakarta semakin menipis bahkan tersisa 15 persen.
Baca Juga: DPRD Minta Pemerintah Kota Bekasi Tunda Simulasi Sekolah Tatap Muka
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, saat ini kapasitas tempat isolasi dari sebanyak 6.663 kamar di 98 RS, sudah terisi oleh 5.691 pasien. Angkanya mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir.
"Artinya kapasitasnya sudah mencapai 85 persen," ujar Widyastuti dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020).
Selain itu, untuk kapasitas Intensive Care Unit (ICU), Widyastuti menyebut 80 persen ruangannya sudah terpakai. Artinya hanya tersisa 20 persen dari total 907 kamar ICU yang tersisa.
"Begitu juga kondisi ruang ICU di mana tempat tidur ICU sudah terisi 722 dari 907 sehingga persentasinya 80 persen," jelasnya.
Menanggapi situasi ini, Widyastuti menyatakan pihaknya berencana menambah kapasitas RS.
Tempat isolasi ditambah jadi 7.171 kamar, dan ICU jadi 1.020 ruangan di RSUD beserta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
Berita Terkait
-
Timbulkan Polemik, Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking Dihentikan Sementara
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
10 Prompt Gemini AI Jadi Polisi Dan Tentara, Gagah Diantara Kerumunan
-
Motor Terendam Banjir? Jangan Langsung Dinyalakan! Ini Akibatnya
-
Rahasia 3 Kemenangan Beruntun Persija Terungkap! Ternyata...
-
Mbak Cicha Wisuda Ribuan Lansia Dalam Program Selantang
-
Mahfud MD Bongkar Lobi Kemenkeu Saat Usut Kasus Rp 349 T: Juru Lobinya Orang Penting di DPR