SuaraJakarta.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik khawatir dengan semakin penuhnya tempat isolasi pasien Covid-19. Ia menyatakan kapasitas ruang karantina Covid-19 di Ibu Kota sekarang ini perlu ditambah.
Taufik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu menggandeng para pengembang apartemen atau hotel. Mereka harus bersedia meminjamkan kamarnya untuk menjadi tempat isolasi pasien Covid-19.
"Saya berharap pengembang di Jakarta, yang masih memiliki apartemen belum terjual, saya kira dengan sukarela harusnya menyerahkan atau meminjamkan apartemen itu untuk kepentingan perawatan yang terkena Covid," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (28/12/2020).
Politisi Gerindra ini menyebut penambahan kapasitas ini perlu dilakukan mengingat jumlah penambahan pasien harian Covid-19 semakin banyak. Bahkan belakangan ini jumlahnya terus memecahkan rekor terbanyak hingga 2.000 pasien per hari.
"Kalau ini kejadian terus berlangsung, saya yakin sarana untuk melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 itu tidak memadai," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, nantinya pihak Dinas Kesehatan bisa memberikan pemahaman dan pelatihan kepada pengelola hotel atau apartemen yang dijadikan tempat isolasi.
Selain itu, Taufik menilai seharusnya pengembang tak mengenakan biaya atas kerja sama ini.
"Harusnya gratis lah. Masa gak mau nyumbang buat masyarakat. Bukan buat Gubernur Anies, bukan buat Pemda, buat masyarakat. Kan enggak diambil, orang dipinjemin doang, sampai beres ya sudah balikin lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, kapasitas Rumah Sakit (RS) rujukan khusus pasien Covid-19 di Jakarta semakin menipis bahkan tersisa 15 persen.
Baca Juga: DPRD Minta Pemerintah Kota Bekasi Tunda Simulasi Sekolah Tatap Muka
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, saat ini kapasitas tempat isolasi dari sebanyak 6.663 kamar di 98 RS, sudah terisi oleh 5.691 pasien. Angkanya mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir.
"Artinya kapasitasnya sudah mencapai 85 persen," ujar Widyastuti dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020).
Selain itu, untuk kapasitas Intensive Care Unit (ICU), Widyastuti menyebut 80 persen ruangannya sudah terpakai. Artinya hanya tersisa 20 persen dari total 907 kamar ICU yang tersisa.
"Begitu juga kondisi ruang ICU di mana tempat tidur ICU sudah terisi 722 dari 907 sehingga persentasinya 80 persen," jelasnya.
Menanggapi situasi ini, Widyastuti menyatakan pihaknya berencana menambah kapasitas RS.
Tempat isolasi ditambah jadi 7.171 kamar, dan ICU jadi 1.020 ruangan di RSUD beserta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
Berita Terkait
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Gerindra Soal Pilkada Lewat DPRD: Opsi Rasional Tekan Biaya Politik Tinggi
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Cek Fakta: Viral Klaim Bom Bunuh Diri di Bandara Hang Nadim Batam, Benarkah?
-
7 Tablet Murah untuk Gantikan Buku Catatan di 2026, Cocok untuk Pelajar & Pekerja
-
Imigrasi Pastikan Tetap Hadir Layani Masyarakat Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2026
-
Simak Daftar Pengalihan Arus Jalan Menuju TMII dan Ragunan pada Malam Tahun Baru
-
Cek Fakta: Benarkah Viral 700 Kepala Desa Tertangkap KPK?