SuaraJakarta.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai anggota Komisi IX dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning hanya membuat kegaduhan di masyarakat karena terang-terangan menolak untuk disuntik vaksin Corona (Covid-19).
Terkait hal itu, Ribka pun diminta tak membawa urusan rumah tangga terkait sikap penolakaannya terhadap vaksin Covid-19 dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi di DPR RI, Selasa kemarin.
Lucius menganggap jika pernyataan Ribka sangat berbahaya karena bisa menguatkan sikap penolakan terhadap vaksin yang benihnya sudah banyak muncul di tengah masyarakat. Ribka juga dinilai hanya akan mengundang semakin gaduhnya publik antara yang kelompok mendukung vaksin dan kelompok menolak vaksin.
"Kegaduhan tak akan pernah menyelesaikan soal, dan jika seorang anggota DPR seperti Ribka ini hanya bisa menyumbang kegaduhan, maka ia sama sekali tak penting untuk diandalkan sebagai pejuang aspirasi rakyat," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: Dinas Kesehatan Kota Batu Memulai Simulasi Vaksin Covid-19
Apalagi menurut Lucius pernyataan penolakan vaksin yang diutarakan Ribka hanya berdasarkan apa yang diyakininya sendiri. Ribka dianggap tidak melihat kenyataan soal polemik terkait vaksinasi yang tengah terjadi di tengah masyarakat.
Sebagai anggota DPR, Lucius berujar Ribka semestinya tidak menggunakan keyakinan pribadi dirinya untuk mendukung salah satu kelompok saja, baik pro maupun kontra vaksin. Terlebih jika dukungan yang disampaikan Ribka juga tidak memberikan jawaban melainkan menambah kegaduhan.
Lucius kemudian menyoroti sikap Ribka yang kemudian membawa ranah pribadinya ke dalam rapat di Komisi IX. Ia memandang, Ribka tidak sepatutnya membawa persoalan keluarga yang menolak vaksin ke dalam rapat.
"Jika Ribka dan keluarganya menolak untuk divaksin, maka tak perlu berkoar-koar heboh karena itu hanya sikap pribadi saja. Ruang rapat Komisi IX itu merupakan ruangan untuk membicarakan persoalan rakyat dan sikap yang harus diperlihatkan anggota harus sejalan dengan fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata Lucius.
"Enggak bisa masalah rumah tangga anggota DPR menjadi rujukan untuk meyakinkan pemerintah dan juga parlemen dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi saya kira di situ persoalan mendasar kenapa sikap Ribka yang menolak vaksin perlu dikritik," tandasnya.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Sudah Divaksin Masih Berisiko Covid-19. Apa Lagi Tidak Vaksin?
Sebelumnya, Ribka secara tegas menolak divaksin Covid-19 apapun jenisnya, bahkan ia lebih memilih membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Pernyataan Ribka bertolak belakangan dengan langkah Presiden Jokowi yang menjadi orang pertama menjalani vaksinasi Covid-19.
Berita Terkait
-
Formappi Harap DPR Tak Ulang Kesalahan RUU TNI Saat Bahas RUU Polri
-
Ribka PDIP Minta Prabowo Evaluasi Menkes Budi Soal Asuransi Swasta: Kalau Menteri Tahunya Nuklir, Ya Gimana
-
BPJS Kesehatan Memang Dibuat untuk Merugi, Ribka PDIP Skakmat Menkes Budi Soal Asuransi Swasta
-
Politisi PDIP Soroti Ketimpangan MBG; Sekolah Elite Dapat, Daerah Pelosok NTT Terlupakan
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
-
8 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
Terkini
-
Namanya Bakal Diganti Jadi Rumah Sakit Internasional, Pramono: RSUD Mengecilkan Diri Sendiri
-
Ingin Ada Tempat Berolahraga Selain di GBK, Pramono Bakal Bangun Jogging Track di Sejumlah Tempat
-
Pramono Bakal Tertibkan Jalur Sepeda hingga Pedestrian Jakarta yang Digunakan Parkir Liar
-
Jawab Tudingan PSI, Bank DKI Tegaskan Transaksi KJP Plus Tetap Aman
-
Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I ke 43.205 Penerima Baru, Cek Rekeningmu