SuaraJakarta.id - Fraksi PKS DPRD Jakarta ikut pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan yang diminta mundur dari jabatannya oleh Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis. PKS menganggap pernyataan Ali berlebihan dan tak sesuai konteks.
Ali sebelumnya menyebut Anies harus mundur karena meminta bantuan dari Pemerintah Pusat untuk penanganan pandemi Covid-19 di ibu kota. Karena tindakan itu, Ali menilai Anies tak mampu lagi mengurus masalah penularan virus tersebut yang semakin merebak.
Menanggapi hal itu, Ketua fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin mengatakan tak hanya Anies yang meminta bantuan pemerintah pusat. Kepala Daerah lain juga melakukannya untuk pemerataan fasilitas penanganan pandemi Covid-19.
"Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin maupun Walikota Bogor Bima Arya pernah menyampaikan tentang perlunya pemerintah pusat terlibat lebih aktif dalam penanganan covid-19 di Jabodetabek," ujar Arifin kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).
Menurut Arifin, maksud Anies meminta bantuan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi jika sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek. Perlu ada peran lebih besar karena sudah melibatkan daerah lain.
“Karena ini menyangkut mobilitas orang yang terkonsentrasi di DKI Jakarta sehingga menyebabkan Jakarta menjadi episentrum pandemi,” jelasnya.
Tak hanya itu, banyak pasien Covid-19 dari luar Jakarta yang juga dirawat di sejumlah RS wilayah Jakarta. Akibatnya hampir seluruh RS yang menerima pasien covid-19 di Jakarta penuh ruang perawatannya dan pasien warga Jakarta sendiri sulit mendapatkan kamar perawatan.
"25 - 35 persen pasien covid-19 yang dirawat di faskes-faskes di Jakarta termasuk di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta berasal dari warga luar Jakarta,” ungkapnya.
Arifin juga mengaku heran dengan permintaan mundur itu. Sebab, sudah 1,5 tahun lebih dan beberapa bulan pandemi Anies tak didampingi Wagub yang sekarang terpilih dari Gerindra.
Baca Juga: Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap ke-2, Raffi Ahmad Acungkan Jempol
“Sekarang justru ketika sudah didampingi Wakil Gubernur yang merupakan kader Gerindra, menjadi aneh kalau dibilang Anies gagal dan diminta mundur. Sangat tidak elok dalam situasi kerja keras menanggulangi pandemi covid-19 ini memainkan isu politik untuk menjatuhkan Gubernur,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap ke-2, Raffi Ahmad Acungkan Jempol
-
DPR Minta Imigrasi Proaktif Tangkal Hoaks Terkait WN China Masuk Indonesia
-
Jokowi Divaksin Covid 19 Dosis Kedua, Vaksinasi Dosis Kedua di Sumsel Besok
-
China Temukan Bir Impor dari Amerika Tercemar Covid-19
-
Ahli Biokimia Pencipta Zat Beracun Novichok, Klaim Temukan Obat Covid-19
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status