Wagub DKI Amini Pernyataan Jokowi Soal PPKM Tak Efektif

SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak efektif. Sebab, sampai sekarang angka penularan Covid-19 di ibu kota masih tinggi.

Pemprov DKI sendiri sudah memperketat aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berbarengan dengan berlakunya PPKM 11 Januari lalu. Namun hasilnya angka penularan dan kematian malah memecahkan rekor angka tertinggi sejak awal pandemi Covid-19.

"Kasus Covid-19 masih lumayan tinggi," ujar Riza di Balai Kota, Selasa (2/2/2021).

Setelah momen libur natal dan tahun baru, angka penularan Covid-19 semakin meninggi. Setiap harinya hingga sekarang selalu ada penambahan 2.500 lebih kasus corona baru di ibu kota.

Meski angka ini menunjukan PPKM yang tidak efektif, Riza berharap kedepannga kasusnya bisa semakin menurun.

"Ya ke depan kami harapkan kasusnya terus menurun ya," jelasnya.

Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak kapasitas tes setiap hari. Selain itu ruang isolasi dan Intensive Care Unit (ICU) juga harus ditambah.

"Jakarta betul-betul mengupayakan melakukan berbagai upaya terkait pencegahan dan penanganan, serta pengendalian Covid-19," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menganggap penerapan PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif. Bahkan, ia menyebut penerapannya juga tak konsisten.

Baca Juga: Ini Pernyataan Lengkap AHY soal Upaya Lingkaran Jokowi Kudeta Demokrat

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri di kabinetnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun youtube sekretariat Presiden, Minggu (31/1).

Menurut Jokowi, sejak PPKM diterapkan tingkat aktivitas masyarakat masih saja tinggi. Padahal, aturan ini dibuat agar kegiatan masyarakat dibatasi.

"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ya, tapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan konsisten," terangnya.