Pamer Foto Anies Tak Pakai Masker, Ferdinand: Memalukan, Tak Beri Teladan

SuaraJakarta.id - Mantan Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean memajang foto Anies tak pakai masker. Gubernur Anies Baswedan tak pakai masker terekam dalam jepretan foto.

Ferdinand pun meminta Satgas COVID-19 DKI Jakarta memberikan masker ke Anies.

"Tolong dong kepada Satgas Covid DKI Jakarta kalau ketemu Anies Baswedan, dikasih masker ya supaya yang bersangkutan mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Seperti ini kan memalukan, tidak memberi contoh yang baik dan tidak memberi teladan bagi warganya," tulis Ferdinand, Senin (8/2/2021).

Dalam foto itu, Anies terlihat lagi duduk di antara 4 orang yang pakai masker. Tak jelas di mana Anies dalam foto itu.

Baca Juga: Anies Baswedan Kepergok Tak Pakai Masker, Fotonya Beredar Jadi Barang Bukti

Namun terlihat taman di sana. Dan juga stick golf. Diduga Anies ada di lapangan golf.

Perpanjang PSBB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat dua pekan lagi atau mengikuti arahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ibu Kota.

"Kami teruskan seperti kebijakan kemarin. Jadi, kebijakan yang sama seperti sejak awal. Jakarta mulai hari ini juga sudah diperpanjang hingga dua pekan ke depan," kata Anies dalam diskusi daring Jaringan Masyarakat Siber Indonesia bertajuk "Bersatu Melawan COVID-19" di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu menanggapi pertanyaan peserta diskusi tentang implementasi Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19.

Baca Juga: Anies: Ini Momentum Pers untuk Bisa Memerangi Pandemi Covid-19

Dijelaskan, DKI Jakarta sendiri tidak menggunakan istilah PPKM seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, namun butir-butir hukum dalam PSBB, tetap mengacu pada aturan yang disiapkan pemerintah pusat.

Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM itu diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dengan instruksi ini, aturan PPKM mikro yang berlaku hingga 22 Februari 2021 itu bisa lebih longgar dibanding PPKM sebelumnya.

Anies sendiri menyatakan rasa syukurnya karena pihaknya telah melakukan pola pengetatan pembatasan sosial sejak tahun lalu. Bahkan pembatasan mikro melalui kebijakan wilayah pengendalian ketat telah dilakukan Pemerintah DKI sejak tahun lalu sampai tingkat RT.

"Alhamdulillah kami sudah punya pembatasan di kampung-kampung dan punya gugus tugas tingkat RW yang masih aktif," ujarnya.

Adapun Mendagri menyampaikan instruksi PPKM Mikro ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan wilayah Bandung Raya, Gubernur Banten dan Bupati/Wali Kota dengan prioritas wilayah Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Ketentuannya ialah pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 50 persen dan kerja di kantor (work from office/WFO) 50 persen yang lebih longgar daripada PPKM sebelumnya yang mengharuskan WFH 75 persen.