Baihaki: Kami Gugat Jika Ada Oknum Atasnamakan Demokrat Tangerang di KLB

SuaraJakarta.id - Ketua DPC Demokrat Kota Tangerang, Baihaki mengatakan, pihaknya kompak tidak hadir di Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Iya 100 persen (tidak hadir). Karena sejak awal kami sudah berkomitmen tidak ada undangan. Tidak ada komunikasi yang sebagaimana KLB," ujar Baihaki saat dikonfirmasi, Jumat (5/3/2021).

"Kami jelas dari awal mengamankan posisi jabatan ketua umum hasil kongres ke-5 yang mengesahkan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," imbuhnya.

Baihaki menegaskan, jika ada oknum yang mengatasnamakan DPC Demokrat Tangerang di KLB Sumut, pihaknya tidak segan-segan melakukan proses hukum.

Baca Juga: Perserta KLB Dianggap Tak Sah, Max Sopacua: Yang Datang Sesuai AD ART

"Kami akan melakukan gugatan kalau memang ada yang mengaku dari DPC Kota Tangerang . Karena resmi sah dari Demokratnya langsung kami, punya legalitas hukum. Perwakilan kami akan menggugat hal itu. Karena itu tidak benar," tegasnya.

Lanjut, Baihaki mengatakan tidak bisa menjelaskan kapan akan dilakukan tindak proses hukum tersebut. Karena hal ini akan dilakukan secara bertahap.

"Menunggu intruksi, karena kita di DPC hanya menginventarisir nama-nama yang barang kali ada. Karena itu kami akan lakukannya secara berjenjang. (Jadi kami) akan melakukannya sesuai arahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan KLB Demokrat yang disebut dihadiri 1.200 peserta tak memiliki hak suara.

Sebab, Herzaki mengatakan orang-orang yang menjadi peserta KLB Sumut itu hanya mantan kader yang diberikan insentif untuk meramaikan acara tersebut.

Baca Juga: Andi Arief: KLB Demokrat Bukan Hanya Abal-Abal, Tapi Gaib

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili Kab/Kota/Provinsi itu," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).