SuaraJakarta.id - Kepadatan lalu lintas (lalin) di jalanan Ibu Kota Jakarta naik dua persen pada saat Ramadhan tahun ini dibanding bulan sebelumnya.
Terkait ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bahwa hal itu diakibatkan pergerakan masyarakat di satu waktu.
"Kepadatan lalin saat April ini dibandingkan Maret 2021, ada lonjakan kecil 1-2 persen. Namun kepadatan Ramadhan ini, akibat masyarakat bergerak secara serentak, selain karena kapasitas maksimal transportasi 50 persen," kata Kadishub DKI, Rabu (28/4/2021).
Pergerakan serentak itu, kata Syafrin, seperti ketika jam berangkat kantor, di mana ada lonjakan volume arus kepadatan lalin dari pukul 07.00 WIB-08.00 WIB.
Syafrin mengungkapkan, kondisi itu berbeda pada hari normal, saat pekerja berangkat kantor pada pukul 05.00 WIB sampai 07.00 WIB. Sehingga terdapat rentang waktu yang cukup panjang untuk melakukan perjalanan.
Tapi saat memasuki Ramadhan, rata-rata perkantoran mulai aktivitas pada pukul 08.00 WIB sehingga jam berangkat ke kantor hampir serupa.
Hal yang sama pun terjadi pada sore hari atau jam pulang perkantoran yaitu pukul 15.00 WIB. Jadi, volume kendaraan menjadi lebih padat daripada biasanya.
"Terlebih, banyak pekerja yang ingin menyempatkan diri berbuka puasa di rumah. Itulah yang menjadi penyebab lalu lintas menjadi padat dan di sini tentu ada antrean panjang. Bila disiplin, pergerakan kendaraannya akan lebih lancar," kata Kadishub DKI.
Syafrin mengungkapkan, pihaknya tetap berupaya mengurai kepadatan lalin.
Baca Juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Eks Kepala BPPBJ DKI Dijatuhi 2 Hukuman Ini
"Untuk menyiasati hal tersebut kami bersama rekan-rekan kepolisian tentu melakukan pengaturan dan juga terus mengarahkan agar pengemudi pengguna jalan disiplin dan tertib berlalu lintas," ucapnya.
Meski terjadi kepadatan lalin, Syafrin juga menyebut belum memberlakukan sistem ganjil genap.
Sebab Pemprov DKI masih harus memantau kondisi volume kendaraan di ruas-ruas jalan Ibu Kota.
"Ganjil genap belum dioperasikan tapi kami terus lakukan pemantauan," kata Syafrin.
Jika nantinya diberlakukan dan terjadi peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum, maka dikhawatirkan armada tak tercukupi sehingga berakibat pada menumpuknya pengguna di halte maupun stasiun.
"Kita pahami pemerintah sedang berupaya segera keluar pandemi Covid-19, di sisi lain angkutan umum kita batasi penumpang hanya 50 persen, jadi kita pantau dulu ke depan seperti apa," pungkas Kadishub DKI.
Berita Terkait
-
Pemerintah Dorong Usulan Kendaraan Hybrid dan PHEV Bebas Ganjil Genap
-
Leapmotor Sebut Penghapusan Ganjil Genap Bisa Pengaruhi Minat Beli Mobil Listrik
-
Pemprov Bali Perpanjang Skema Ganjil-Genap BBM Subsidi Hingga 23 Oktober
-
Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran Kondusif Saat Penerapan Ganjil Genap Pengisian BBM di Bali
-
Tim SAR Sisir Kalimalang hingga 1 Kilometer, Ramadhan Masih Belum Ditemukan
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
- Tiga Jembatan di Batang Toru, Ikhtiar Menjaga Satwa Liar Tetap Terhubung
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Penipuan Kripto Timothy Ronald
-
Kualitas Pendidikan Nasional Makin Kuat, Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Terus Diperluas
-
Ada Potensi Kerugian Negara Rp104 Triliun, DPR Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut
-
Kampanye Indonesia Asri dan Universitas Indonesia Gagas Implementasi Circular Campus
-
Dirjen Bina Adwil: Dana Otsus Aceh Pasca-2027 Harus Berorientasi Hasil dan Kemandirian Fiskal