Sebut TGUPP Anies Lebih Banyak Mudarat, Ketua DPRD DKI: Era Jokowi-Ahok Lebih Baik

SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengangap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih banyak buruk atau mudaratnya. Ia menyebut Gubernur pendahulu memiliki tim yang lebih baik.

Menurut Prasetio, TGUPP Anies tidaklah efektif. Sebab, sejauh ini kinerja tim khusus itu tidak dapat mendongkrak kinerja Gubernur.

"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga enggak banyak yang tercapai," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Seharusnya, kata Prasetio, TGUPP Anies bisa bekerja untuk mewujudkan rancangan kerja. Namun, pada kenyataannya, capaiannya masih dipertanyakan.

Baca Juga: Pemprov DKI Dapat Nilai E dari Kemenkes soal Kualitas Pengendalian Covid-19

"Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.

Ia pun menyinggung sejumlah program kampanye Anies yang belum juga tercapai sepenuhnya. Misalnya program rumah DP Rp 0 dan pembangunan berkelanjutan lainnya.

"Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp 0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," ucapnya.

Politisi PDIP ini pun membandingkannya dengan TGUPP era Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih jadi Gubernur DKI Jakarta dulu.

Prasetio menyebut banyak capaiannya karena diisi oleh kalangan PNS yang notabene paham jalannya pemerintahan.

Baca Juga: Sejak Kalahkan Ahok, Ini 7 Pejabat DKI yang Mundur di Era Anies, Termasuk Sandiaga

"Di zaman Pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka sebelumnya pernah jadi kadis atau asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," pungkasnya.