Namun masalah ini disebutnya bukan hal baru sebab dalam dua tahun terakhir terjadi gangguan serupa.
"Sudah ada dua temuan yang paling menonjol, pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orang tua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran dan pastinya bukan karena leletnya internet dari pihak orang tua karena infrastruktur internet Jakarta sangat memadai," ucapnya.
Ia juga menyebut pihaknya sudah mulai menerima keluhan dari orang tua/wali murid. Kebanyakan dari mereka, disebut Teguh, mengadu soal kolom asal sekolah di laman ppdb.jakarta.go.id yang sulit dicari.
"Ada keluhan dari orang tua siswa terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul," tuturnya.
Karena itu, ia meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera menyiapkan jalan keluar untuk keluar dari masalah ini. Ia tak ingin jalannya PPDB jadi terganggu dan apalagi membebani orang tua.
"Disdik DKI harus segera menyiapkan mitigasi agar problem ini bisa segera diantisipasi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar