SuaraJakarta.id - Komunitas Sepeda Bike To Work (B2W) protes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membuat jalur sepeda khusus road bike di Jalan Layang Non Tol atau JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Mereka menilai kebijakan tersebut diskriminatif.
Ketua B2W Indonesia, Poetoet Soedarjanto mengaku prihatin dengan pembuatan jalur khusus sepeda di JLNT tersebut. Sebab lintasan untuk sepeda kecepatan tinggi ini dianggap telah menyalahi prinsip kesetaraan dalam memperlakukan kendaraan.
"Kebijakan harus diberlakukan dengan prinsip kesetaraan dan proporsional, sehingga semua jenis moda transportasi harus diperlakukan sama dan setara di jalan raya," kata Poetoet, Jumat (11/7/2021).
Ia menjelaskan, JLNT sejak dibuat melarang kendaraan roda dua untuk melintas. Bahkan ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pada Pasal 287 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melanggar aturan rambu bisa didenda Rp 500.000 atau penjara paling lama dua bulan. Bahkan sudah ada jelas larangannya lewat rambu yang dibuat di lokasi.
Namun sepeda malah diizinkan lewat JLNT tersebut. Padahal tidak ada regulasi yang membolehkan kebijakan ini diambil.
"Ini justru menimbukan konflik sosial baru, bahkan punya ekses terhadap negatifnya pesepeda," ujarnya.
Karena itu lewat aksi yang akan digelar pada Minggu (13/6/2021) nanti, Anies dan jajarannya diminta tetap mematuhi aturan yang ada. "Aksi itu untuk mengingatkan pemangku kebijakan untuk tidak menubruk aturan yang ada," katanya.
Sebelumnya, rencana menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai sebagai jalur sepeda jenis road bike di waktu tertentu tak sepenuhnya didukung oleh Komunitas Sepeda. Bahkan kelompok Bike to Work berencana menggelar aksi protes.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Jakarta Meroket Lagi, Warga Mulai Capek Jalankan Prokes Setahun Lebih
Rencana aksi ini tertuang dalam unggahan yang disampaikan akun Instagram b2w_indonesia. Mereka menamakan unjuk rasa ini sebagai Black Day dan akan dilakukan di ujung JLNT arah Kota Kasablanka.
"Bike2Work Indonesia, bersama RSA @rsaindonesia , dan Koalisi Pejalan Kaki @koalisipejalankaki mengajak sahabat pegiat sepeda, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya (termasuk roda dua dan roda empat) untuk mengikuti aksi Black Day," tulis akun Bike to Work, dikutip Jumat (11/6/2021).
Rencananya, Bike to Work dan sejumlah komunitas itu akan melakukan aksi pada Minggu, 13 Juni pukul 06.00-07.00 WIB. Mereka akan memakai pakaian serva hitam sambil melakukan teatrikal tabur bunga di sekitar rambu road bike, dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap.
Kebijakan Gubernur Anies Baswedan membuat JLNT sebagai jalur sepeda road bike dinilai sebagai bentuk diskriminasi. Karena itu mereka menilai perlu dilakukan aksi protes sebagai bentuk kontrol sosial.
Anies dan Dinas Perhubungan bakal diingatkan untuk tetap konsisten menerapkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004, yang menyebut fungsi jalan adalah untuk transportasi.
"Aksi ini juga berkesesuaian dengan #hakatasrasaamanpesepeda, keselamatan para pesepeda sendiri, dan sekaligus prinsip keadilan. Di mana salah satu alasan mengapa motor dilarang melintasi JLNT adalah faktor keselamatan, di antaranya karena faktor angin kencang," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bantu Warga Terdampak Gempa NTT, BRI Bangun Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
Upacara Kemerdekaan di Tapal Batas, Serasan Jadi Pintu Ekonomi Indonesia
-
Tak Perlu Pusing Budget, Ini Solusi Paket Rapat di Jakarta Pusat yang Bisa Sesuaikan Anggaran
-
Harmoni Dalam Persatuan: Semangat NHM Membangun Gosowong Maju di Hari Kemerdekaan