PAN Ikut Minta Gubernur Anies Tetapkan PSBB Ketat Jakarta

Beiringan dengan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat, Zita juga meminta Anies lebih gencar melakukan vaksinasi. Presiden Jokowi pun sudah mengeluarkan target agar 7,5 juta warga DKI divaksin pada bulan Agustus.

"Mendukung upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pencapaian herd immunity," pungkasnya.

Sebelumnya, Zita menolak usulan menarik rem darurat karena kasus Covid-19 di ibu kota yang meroket. Ia menilai jika dilakukan maka DKI akan kehilangan banyak uang.

Jika rem darurat ditarik, maka aturan pembatasan akan diperketat kembali. Masyarakat akan dibatasi pergerakannya termasuk dalam kegiatan perekonomian.

Baca Juga: TNI-Polri Bubarkan Tongkrongan ABG di Sate Taichan Senayan hingga Masjid Kemayoran

Menurut Zita, seharusnya pelayanan kesehatan dan perekonomian harus berjalan berirongan. Ia tak ingin Gubernur Anies Baswedan malah mengorbankan salah satunya.

Ia mencontohkan ketika kebijakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan. Dampaknya kepada kegiatan perekonomian begitu besar.

"Kenapa? Karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi, kita gak punya uang untuk mendanai kesehatan kita," ujar Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Bahkan, ia menilai jika PSBB kembali diberlakukan, banyak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang akan gulung tikar. Sebab banyak kegiatan usaha yang diminimalisir operasionalnya kecuali yang menjadi kebutuhan mendasar.

"Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop," jelasnya.

Baca Juga: Berubah Pikiran, PAN Kini Ikut Minta Anies Tarik Rem Darurat Covid

Selain itu imbasnya dari kegiatan perekonomian akan membuat penerimaan pajak menurun. Nantinya malah DKI tak memiliki uang untuk pelayanan kesehatan.