SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belum mau bicara panjang lebar soal rencana pengetatan lagi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di ibu kota. Pemerintah pusat sudah menyampaikan rencana untuk mengurangi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 17.00 WIB.
Riza enggan mendahului keputusan yang akan dibuat nantinya. Setelah ada kebijakan yang diumumkan pemerintah pusat, nantinya akan ada pengumuman lebih lanjut dari Pemprov DKI Jakarta.
"Nanti akan diumumkan persisnya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/6/2021).
Riza menyebut sejauh ini pihaknya masih menjalankan aturan PPKM skala mikro yang masih berjalan hingga 5 Juli mendatang. Dalam penerapan aturan ini, sudah dilakukan penebalan pembatasan seperti 75 persen pegawai WFH, operasional kegiatan masyarakat sampai 20.00 WIB hingga penutupan sejumlah jalan.
"Inikan kebijakan sudah diambil sampai tanggal 5 Juli kita akan lihat dalam beberapa hari ini perkembangan," ujarnya.
Kemarin, Gubernur Anies Baswedan juga sudah melakukan rapat dengan Kementerian terkait serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dari daerah lain. Namun ia tak merinci apa hasil rapatnya.
"Sejauh yang saya tahu, pak Gubernur rapat dengan Menkes, Mendagri, Gubernur Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah akan memperketat kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.
Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito menjelaskan ada beberapa pengetatan kegiatan masyarakat di daerah zona merah dan oranye, contohnya mal hanya beroperasi hingga pukul 17.00 WIB.
Baca Juga: IDI Balikpapan Desak PSBB, Ditolak Mentah-mentah Pemkot, Sekda: Belum Ada Instruksi Pusat
"Untuk sektor ekonomi seperti mal ini hanya dioperasionalkan sampai dengan jam 17.00 WIB, restoran hanya diizinkan untuk take away, ini dibatasi sampai pukul 20.00 WIB," kata Ganip dalam Rapat Koordinasi Satgas Covid-19, Senin (28/6).
Selain itu, kegiatan perkantoran juga dibatasi, 75 persen kerja dari rumah (WFH) dan 25 persen tetap masuk kantor (WFO).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Anak Buah Prabowo Curigai Alat Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung, Netizen: Alam Saja Kena Fitnah
- 5 Menit Kota Makassar Diguyur Hujan
Pilihan
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
-
Duh! 273 Siswa dan 43 Guru di Pati Diduga Keracunan MBG
Terkini
-
Akses Bank Makin Luas, BRI Siap Eksekusi Arahan Presiden Prabowo
-
BRI Multiguna Pre-Approved, Alternatif Pembiayaan untuk Kebutuhan Anda
-
Kementerian PPPA Apresiasi Peran Perempuan dalam TJSL Pelindo
-
Safrizal ZA: 649 Unit Huntap di Aceh Telah Rampung, Terbanyak di Aceh Utara
-
Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau Bikin Persija Tempuh Perjalanan Panjang ke Jakarta