SuaraJakarta.id - Pembangunan intermediate treatment facility atau ITF di Sunter, Jakarta Utara mengalami kendala. Sebab, perusahaan asal Finlandia, Fortum Power Heat and Oy angkat kaki dari proyek ini.
Seharusnya dengan bergabungnya Fortum, ITF akan mendapatkan pinjaman modal dari International Finance Corporation (IFC) sebesar Rp3,42 triliun atau USD 240 juta dari total proyek Rp5,42 triliun.
Fortum padahal sudah membentuk perusahaan patungan atau joint venture bersama BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bernama PT Jakarta Solusi Lestari. Fortum memilih mundur karena masalah jaminan dari pemerintah pusat dan bankability dengan PLN.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik meminta agar Jakpro segera melakukan tender ulang secara terbuka. Perusahaan plat merah itu tidak bisa langsung mengakuisisi perusahaan Jakarta Solusi Lestari (JSL) untuk melanjutkan ITF.
Untuk bisa mengakuisisi JSL, perlu ada dana sebesar Rp5,2 triliun. Menurutnya dana ini terlalu besar jika hanya mengandalkan APBD saja.
"Biaya ini terlalu mahal. Kalau menggunakan uang Jakpro sama saja pakai APBD. Baik itu pinjaman atau Penyertaan Modal Daerah (PMD)," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).
Ia pun meminta agar Jakpro lebih kreatif mencari dana yang tidak membebani APBD. Misalnya, kata Taufik, dengan membuat skema Investasi pengolahan sampah ibu kota.
"Iya itu, tender ulang. Banyak perusahaan yang ingin investasi di ITF," ujarnya.
Apabila nantinya Jakrpo tetap ngotot meminjam uang APBD untuk proyek ini, maka Taufik menyatakan akan menolaknya. Terlebih lagi sebenarnya anggaran yang sebenernya adalah sekitar Rp 3-4 triliun termasuk tanah.
Baca Juga: Polisi Tangkap Penganiaya Sopir Truk Kontainer di Jakarta Utara, Pelaku Pakai Pajero
"Saya bingung juga angka Rp5,2 triliun dari mana. Saya tidak mau pembangunan ITF bebani APBD. Baik itu melalui skema pinjam uang atau dari PMD, karena sumbernya sama dari APBD. Nanti, tipping fee juga menggunakan APBD," katanya.
Tak hanya itu, kondisi keuangan ibu kota saat ini sedang tidak sehat karena pandemi Covid-19. Jakpro harus punya jalan keluar agar proyek ini tetap berjalan tanpa membebani APBD.
"Jakpro jangan cari untung, lah. APBD lagi tak sehat jangan macam-macam dulu. Pakai skema investasi tak menggunakan APBD," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
BRIvolution Reignite Percepat Transformasi dan Perkokoh Kontribusi Danantara untuk Ekonomi Nasional
-
Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan, Coffee Tower Selection Hadir di Manhattan Hotel Jakarta
-
Nikmati Weekday Brunch All You Can Eat Mulai Rp150.000 dengan City View di Manhattan Hotel Jakarta
-
KPP Apresiasi BRI, Jadi Bank Terbaik Penyalur KUR Perumahan
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun