PPKM Darurat Jawa Bali: Warga Kabupaten Tangerang Kena Sanksi Jika Langgar Prokes

SuaraJakarta.id - Kabupaten Tangerang PPKM Darurat Jawa-Bali mulai Sabtu (3/7/2021). Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menyatakan daerahnya akan menjalankan aturan ketat protokol kesehatan.

Di antaranya soal pengaturan jam operasional pusat pembelanjaan dan kegiatan keagamaan.

Namun, perihal aturan di dalam ketentuan PPKM Darurat, pihaknya masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan melibatkan elemen masyarakat.

Sebagai informasi, Pemerintah pusat menetapkan PPKM darurat diterapkan di Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19.

Baca Juga: PPKM Darurat Berlaku 3-20 Juli 2021, Bupati Bogor Sosialisasikan 14 Aturan Baru

"Kalau aturan lainnya akan kita koordinasikan dan tindak lanjuti, namun memang secara teknis lebih kepada pengetatan soal operasional pusat perbelanjaan, kegiatan sosial, keagamaan termasik industri," ujar Zaki, Kamis kemarin.

"Begitu juga dengan sanksi atau hukuman bagi pelanggar PPKM yang nanti kita bicarakan secara detail, tapi intinya sanksi yang diberikan akan membuat efek jera," sambungnya.

Dalam kesempatanya, Zaki juga meminta kepada kepemudaan di Kabupaten Tangerang untuk membantu menspsialisasikan PPKM darurat tersebut.

"Kami juga meminta kepada organisasi kepemudaan agar ikut serta bersama-sama mensosialisasikan PPKM darurat, dan membantu masyarakat dalam memberlakukan kegiatan PPKM darurat," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat khusus Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penularan Covid-19 yang terus bertambah.

Baca Juga: PPKM Darurat Jawa-Bali Resmi Berlaku, Ini Rincian Aturannya!

Dalam aturan PPKM Darurat, terdapat pengaturan untuk seluruh sektor mulai dari sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, hingga kantor pemerintah maupun swasta. Aturan pembatasan itu tertuang dalam panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat.