Mantap! Polisi Sebut PPKM Darurat Bikin Kemacetan di Kalimalang Turun 85 Persen

SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya mengklaim terjadi penurunan angka kemacetan di pos penyekatan Lampiri Kalimalang, Jakarta Timur di hari keempat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Penurunan diklaim mencapai 85 persen.

Menurut Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Herukoco, kemacetan yang terjadi sebelumnya disebabkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui aturan PPKM Darurat.

"Mungkin masih banyak pekerja-pekerja di sektor non esensial dan tidak kritikal masih melakukan kegiatannya. Alhamdulillah di titik perbatasan Lampiri ini kira-kira sudah turun 85 persen. Sudah tidak terjadi kemacetan," kata Herukoco saat meninjau pos penyekatan PPKM Darurat di Lampir Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa (6/7/2021).

Herokoco mengatakan, pada Senin (5/7/2021) kemarin, kemacetan sempat terjadi di pos penyekatan Lampiri Kalimalang imbas adanya pemeriksaan kendaraan. Ketika itu kemacetan mengular hingga 1,5 KM.

Baca Juga: Gantian! Ratusan Motor Mau Masuk Bekasi dari Jakarta Diusir Disuruh Balik di Kalimalang

"Ini sudah cukup lancar. Artinya masyarakat dari pelajaran kemarin hari ini mereka sadar dan perusahaan-perusahaan sudah mulai tutup," katanya.

PPKM Darurat

Pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Menindaklanjuti itu, Polda Metro Jaya melakukan operasi dengan sandi Aman Nusa II. Operasi digelar selama 30 hari hingga 2 Agustus 2021.

Ada 72 pos penyekatan yang didirikan Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jadetabek. Rinciannya; lima titik di gerbang tol, sembilan di exit tol, 19 di batas kota/provinsi, dan 39 di jalur utama.

Baca Juga: Parah! Orang Bekasi Antre Masuk Jakarta di Kalimalang, Menangis: Gimana Bisa Kerja!

Personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP akan melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas. Hanya sektor pekerja esensial dan kritikal yang diperkenankan melintas.