SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sejauh ini belum ada rencana untuk memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI.
Kebijakan pemotongan TKD PNS DKI Jakarta pernah dilakukan tahun 2020 karena anggarannya dialihkan ke penanganan COVID-19.
Anies mengatakan pihaknya masih menyusun rencana pengalihan atau refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat angka penularan COVID-19 yang meroket sekarang ini.
Namun belum ada rencana untuk memangkas TKD PNS DKI Jakarta.
"Enggak, enggak. Alhamdulillah sejauh ini aman. Jangan takutin ASN lagi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Dia mengakui pada tahun 2020 memangkas TKD PNS DKI karena dihadapkan pada pilihan untuk menggaji ASN secara penuh atau mengalihkannya demi pemberian bantuan sosial (Bansos).
Setelah melakukan kajian, ia lebih memilih untuk memangkas TKD PNS DKI.
"Kita harus mengambil keputusan, memberikan Bansos untuk 1,6 juta keluarga atau memberikan uang yang sama untuk 60-an ribu ASN. Dan kita memutuskan uang itu dipakai untuk Bansos," katanya.
Anies mengatakan hal ini untuk menunjukan bahwa pihaknya tak ragu untuk mengalihkan anggaran demi kelancaran penanganan COVID-19.
Baca Juga: Bakal Alihkan Anggaran untuk Penanganan Covid-19, Anies: Dulu Gaji ASN Kita Potong
Begitu juga dengan rencana refocusing yang akan dilakukan tahun ini.
"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta maka kita akan alokasikan sesuai untuk kebutuhannya," katanya.
"Kami di Jakarta ini memprioritaskan keselamatan warga itu nomor satu," tambahnya menjelaskan.
Mantan Mendikbud ini menyebut pihaknya masih melakukan penyusunan untuk refocusing anggaran ini untuk nantinya diajukan ke DPRD.
Saat ini jumlahnya belum dipastikan karena situasi pandemi COVID-19 yang dinamis.
"Dari bulan ke bulan pergeserannya terjadi. jadi kalo anda lihat data dua bulan lalu, pasti beda dengan bulan Juli ini. Karena sesudah bulan Juni ini kita menyaksikan lonjakan kasus," pungkas Anies Baswedan.
Berita Terkait
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
6 Hak Keluarga Pensiunan PNS yang Meninggal Dunia
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jangan Asal Terima! Galon Kusam dan Buram Ternyata Simpan Risiko Zat Kimia Berbahaya
-
Beton Precast untuk Dermaga dan Akselerasi Logistik Jakarta
-
Nikmati Liburan Akhir Tahun di Rumah Saja, Ini Tips Upgrade Kenyamanan Tanpa Worry
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
Cek Fakta: Viral Video Menkeu Purbaya Semprot DPR Habiskan Rp20 Miliar di Rapat, Ini Faktanya