Pecat 8 Oknum Dishub Pelanggar PPKM Darurat, Anies: Ini Pelajaran Bagi Semuanya

SuaraJakarta.id - Delapan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang kedapatan langgar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, resmi dipecat.

Pemecatan petugas Dishub itu digelar dengan upacara pelepasan seragam di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (9/7/2021) sore.

Turut hadir dalam acara pemberhentian kedelapan petugas Dishub pelanggar PPKM Darurat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekda DKI Marullah.

"Ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa barisan di DKI Jakarta lurus, tegak, menegakan seluruh aturan yang ada. Semua ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi semuanya," kata Anies.

Baca Juga: Pecat Delapan Petugas Dishub, Anies: Mereka Berseragam Tapi Melanggar

"Pribadi-pribadi yang mengenakan seragam, bergerak, berbuat, bertindak atas nama negara. Orang-orang yang bertindak atas nama negara, dia tidak patut melanggar ketetapan," lanjut Anies.

Mantan Mendikbud ini pun berpesan kepada semua aparat, jika memang masih berkeinginan melanggar, maka sekalian saja lepas atribut sekaligus pekerjaannya.

"Ini pesan kepada semua, bila anda melakukan pelanggaran, bila Anda bertindak tidak patut, sementara Anda membawa atribut negara, maka atributnya dilepas dan ikatan kerjanya dihentikan," pungkasnya.

Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran lebih lanjut setelah video delapan petugas itu viral di media sosial. Hasilnya, mereka dianggap melanggar aturan PPKM darurat.

"Adanya pelanggaran yang dilaksanakan oleh anggota PJLP Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 875 tahun 2021 tentang PPKM darurat Covid-19,", ujar Syafrin di lokasi.

Baca Juga: Ketahuan Nongkrong di Warkop Saat PPKM Darurat, Tenaga Kontrak Dishub DKI Langsung Dipecat

Syafrin menyebut tindakan petugas yang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau kontrak itu tidak bisa ditoleransi.

Sebab selain melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Darurat, mereka seharusnya juga menaatinya.

"Sebagaimana yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran Dishub bahwa kita wajib melaksankaan juga ketentuan yang telah diatur dalam peraturan gubernur tersebut," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kebijakan PPKM Darurat telah diberlakukan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli di Pulau Jawa dan Bali.

Salah satu yang dilarang dari kebijakan ini ialah masyarakat tidak boleh makan di tempat baik di restoran maupun di tempat Pedagang Kaki Lima (PKL).

Namun pemandangan aneh justru terlihat di salah satu warung kopi. Di mana banyak orang yang memakai seragam Perhubungan (Dishub) malah asyik nongkrong di tengah aturan PPKM Darurat.