SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Pemprov DKI Jakarta tak pernah mengurangi atau mengubah data-data kematian akibat COVID-19 selama pandemi.
Anies mengatakan, Pemprov DKI selalu melaporkan data kematian akibat COVID-19 selama pandemi apa adanya.
Hal tersebut ditegaskan Anies melalui akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan pada Jumat (13/8/2021).
"Baik data kematian COVID berdasarkan kriteria dari Kementerian Kesehatan, maupun data kematian COVID berdasarkan protokol pemakaman," kata Anies dikutip SuaraJakarta.id—grup Suara.com—Jumat (13/8).
Anies menekankan, apa yang dilakukannya sesuai dengan standar yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), di mana semua kejadian perlu dicatat dan dilaporkan.
Bahkan sejak awal pandemi, ketika masih ada keterbatasan kewenangan dan kapasitas testing untuk mendeteksi adanya wabah, Pemprov DKI menggunakan data pelayanan pemakaman agar bisa mendeteksi bahwa wabah telah masuk dari luar negeri ke ibu kota.
"Prinsip kami di DKI Jakarta dalam menangani semua masalah, termasuk COVID-19, menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan data yang benar dan akurat, serta transparansi data," jelas Anies.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah.
Alasannya, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.
Baca Juga: Blok Pemakaman Warga DKI Wafat Akibat COVID-19 Diberi Nama Syuhada dan Santo Yosef
Namun belakangan, Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi membantah. Menurutnya pemerintah hanya menghapus indikator kematian dalam asesmen level PPKM sementara selagi data dirapikan.
"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).
Berita Terkait
-
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Imbau Perusahaan Terapkan WFH
-
Polemik Anies dan Kemenhut: Benarkah Negara Memfasilitasi Perusakan Hutan?
-
Pemprov DKI Jakarta Luncurkan Bus Sekolah Ramah Disabilitas
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
-
Sentil Pemprov DKI Soal Tawuran, Komisi E DPRD Usul Sanksi Pidana bagi Orang Tua Pelaku
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
Pilihan
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
Terkini
-
Cek Fakta: Benarkah China Resmi Tutup Pintu untuk Wisatawan Israel?
-
Ultraverse Festival 2026 Satukan Musik Tanpa Jarak dengan Layanan XL Ultra 5G+
-
Cek Fakta: Purbaya Ungkap Hasil Korupsi Jokowi Disembunyikan di 32 Rekening Asing, Ini Faktanya
-
Waspada Tanah Longsor Januari 2026, Ini Daftar Kecamatan Rawan di DKI Jakarta
-
Cek Fakta: Benarkah Video Mobil Tersambar Petir di Jalan Tol?