SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria mengklaim, jajaran pemerintahannya bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak membeda-bedakan fraksi di DPRD DKI.
Hal itu diungkapkannya, terkait pertemuan antara pemerintah DKI dengan tujuh fraksi DPRD DKI yang tidak mengundang PDIP dan PSI.
Pertemuan diduga digelar, menyusul hak interpelasi yang diajukan fraksi PDIP dan PSI terhadap Anies menyoal penyelenggaraan Formula E.
“Semuanya kami ada waktunya, kami diskusi dengan semua pihak. Selama ini kami tidak membedakan satu sama lain kebetulan kemarin baru 7 Fraksi, silakan nanti kita akan tindaklanjuti lainnya,” kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/8/2021) malam.
Terkait pertemuan itu, Riza membantah dilakukan untuk menggalang dukungan, guna menggagalkan usulan hak interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI. Dia menyebut hak interpelasi kewenangan DPRD DKI.
“Enggak. Itu jadi kewenangan DPRD. Kami tidak mencampuri, tidak mengintervensi, tugas kami membangun Jakarta sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
“Harapan kami tentu apapun masalahnya yang ada di DKI Jakarta bisa kita diskusikan bersama dengan baik. Dengan musyawarah sesuai dengan tugas masing-masing, antara eksekutif dengan legislatif yang selama ini berjalan dengan baik,” sambung Riza.
Sebelumnya, setelah 25 anggota fraksi PDIP dan 8 anggota fraksi PSI resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Anies, tujuh fraksi lainnya di DPRD DKI memberikan respons, mereka kompak menolak untuk bergabung.
Sikap menolak dari ketujuh fraksi diduga diputuskan, pasca pertemuan mereka dengan Anies beserta jajarannya.
Baca Juga: Copot Dwi Wahyu dari Jabatan Dirut Jakpro, Ini Alasan Singkat Anies
Adapun ketujuh fraksi adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi menilai, hak interpelasi yang digulirkan oleh PDIP dan PSI tidak perlu diikuti.
“Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu, Pak," kata Desi.
Menurutnya, para anggota dewan sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, diungkapkannya, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait.
"Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," imbuhnya.
Sementara itu Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz juga turut angkat bicara. Dia mengatakan ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan itu, selain interpelasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Siap-Siap, BMKG: Hujan Ekstrem Ancam Indonesia, November 2025 - Februari 2026
-
Warga Apresiasi Pelayanan SKCK Online Polda Metro yang Ramah dan Cepat
-
NHM dan Pemerintah Bahas Adendum ANDAL untuk Perkuat Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan
-
Bank Mandiri Akselerasi Industri Kopi Nasional Lewat Jakarta Coffee Week 2025
-
Gajian Tambahan Hari Ini? Rebutan DANA Kaget GRATIS Sekarang