Kuasa Hukum Sebut Pasal yang Disangkakan ke Muhammad Kece Multitafsir

SuaraJakarta.id - Kuasa hukum tersangka penodaan agama Muhammad Kece, Sandi E Situngkir menyebut pasal yang disangkakan terhadap kliennya multitafsir.

"Terkait Pasal 156a, atau dalam UU No.1/PNPS Tahun 1956 yang diduplikasi menjadi Pasal 156a dalam KUHP, tentu saja multitafsir. Sehingga apakah Pak Kace salah, menurut kami menunggu putusan pengadilan," ungkapnya dikutip dari Suara.com, Sabtu (28/8/2021).

Sandi mengatakan, sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya Kece diberikan peringatan oleh Kementerian Agama dan Jaksa Agung.

"Akan tetapi jangan lupa Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965 itu, Menag dan Jaksa Agung berkewajiban secara tertulis memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebelum polisi melakukan tindakan pro justitia. Jadi ini bukan pro justitia tapi pre justitia, masih prematur,” jelasnya.

Baca Juga: Beri Pembelaan, Kuasa Hukum: Mungkin Saja Pak Kece Khatam Agama Islam

Lebih jauh, Sandi menilai Kece hanya menyampaikan pengetahuan tentang kitab suci agama yang sebelumnya dianut.

"Pak Kece membacakan apa yang dia ketahui terkait ayat dalam kitab suci agama lain. Sebagai orang yang keluar dari Islam, haji dan orang yang mengetahui agama Islam, mungkin saja Pak Kece khatam tentang agama Islam,” tuturnya.

"Forum penyampaian Pak Kece ada di ruang publik, YouTube yang di dalamnya ada lintas agama. Sebagai seorang evanggelis Kristen, Pak Kace mungkin saja ego terhadap iman Kristen," sambung Sandi menjelaskan.

Muhammad Kece Tersangka

Muhammad Kece ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus dugaan menyebarkan informasi yang dapat memunculkan rasa kebencian dan rasa permusuhan di masyarakat, serta penodaan agama.

Baca Juga: Kesehatan Yahya Waloni Membaik Setelah Masuk RS Polri

Dia dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156A KUHP. Dia terancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun.