Kota Bekasi Resmi Gelar PTM Terbatas Jenjang SMP

SuaraJakarta.id - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, resmi menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas jenjang sekolah menengah pertama (SMP) mulai Selasa (31/8) kemarin setelah melaksanakan simulasi sejak Senin (30/8).

"Ada 66 sekolah tingkat SMP memulai PTMT dengan protokol kesehatan ketat hari ini," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah di Kota Bekasi, Rabu (1/9/2021).

Keputusan pembelajaran tatap muka ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 420/6378/ Setda.TU tentang PTMT di Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTS se-Kota Bekasi Tahun Ajaran 2021/2022.

Inay mengaku surat edaran tersebut mengacu pada hasil rapat koordinasi terkait kriteria zonasi pengendalian Covid-19 di Kota Bekasi yang memungkinkan untuk melaksanakan PTMT.

Baca Juga: Pengamat Nilai Sudah Saatnya Objek Wisata di Jabar Dibuka

"Sebanyak 66 sekolah tingkat SMP ini dari negeri dan swasta. Yang terpenting semua persyaratan sudah terpenuhi dan pihak sekolah juga telah berkomitmen untuk mengedepankan protokol kesehatan ketat," ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan ketat itu antara lain pembatasan kapasitas ruang kelas hingga 50 persen serta maksimal 18 peserta didik dalam setiap ruang kelas. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan diutamakan bagi yang sudah divaksinasi.

"Kami sudah menyusun juknis PTM Terbatas ini, tertuang dalam surat edaran yang sudah ditandatangani Pak Wali. Apabila ditemukan kasus Covid-19 saat pembelajaran tatap muka, sekolah akan ditutup dan siswa kembali belajar daring," ucapnya.

Pemerintah Kota Bekasi juga berencana menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang sekolah dasar mulai pekan depan.

"Tanggal 6 September untuk sekolah dasar, hari ini baru untuk SMP saja. Nanti untuk SD kelas tinggi dulu, kelas 4, 5, 6. Kalau SMP kelas 9, itu bergilir misalnya minggu pertama ini kelas 9 kemudian kelas 8," katanya.

Baca Juga: Berstatus PPKM Level 2, Daerah di Jabar Ini Siap Gelar PTM

Pemerintah daerah tidak mengatur secara rinci terkait penentuan jadwal masuk setiap kelas. Pengaturan secara detil dilakukan setiap sekolah masing-masing. (Antara)