Scroll untuk membaca artikel
Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih
Rabu, 01 September 2021 | 20:42 WIB
Ilustrasi--Baru 60 persen karyawan Transjakarta yang divaksinasi Covid-19. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraJakarta.id - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengungkapkan masih banyak karyawan PT TransJakarta yang belum divaksin Covid-19. Padahal, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI itu termasuk sektor kritikal yang boleh beroperasi.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengatakan pada rapat di DPRD DKI Jakarta terungkap bahwa baru 60 persen pegawai Transjakarta yang mendapatkan vaksinasi.

Hal ini bertentangan dengan berlakunya syarat ketat wajib vaksinasi Covid-19 bagi calon penumpang angkutan umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

“Bagaimana bisa menuntut seluruh penumpang sudah wajib vaksin, tapi sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin? Seharusnya pelayan publik menjadi contoh dan kalau bisa mendekati 100 persen tervaksin,” ujar Eneng dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Pasca Dikumpulkan Anies, PDIP Yakin Ada Anggota 7 Fraksi Penolak Interpelasi Membelot

Kebijakan wajib vaksinasi di sektor transportasi massa juga tertuang di Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 974 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Covid-19 yang ditetapkan pada 10 Agustus lalu. Dalam aturan itu tertulis syarat vaksinasi ditujukan kepada pengendara, petugas, dan pengguna.

“Jadi tidak ada lagi alasan petugas TransJakarta belum divaksin,” jelas Eneng.

Eneng menilai vaksinasi petugas Transjakarta sangat penting karena petugas kontak langsung dengan kerumunan penumpang di halte dan bus, sehingga memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menulari virus.

“Pegawai BUMD merupakan salah satu pekerja pelayanan publik yang paling awal mendapatkan vaksin sejak lima bulan yang lalu. Seharusnya direksi Transjakarta memastikan seluruh pegawainya telah menjalani vaksinasi, sehingga penumpang merasa aman menggunakan transportasi massal,” tuturnya.

Belum lagi Pemprov DKI juga mulai memberlakukan aturan ganjil-genap dan juga terdapat kegiatan uji coba sekolah tatap muka.

Baca Juga: Anies Kumpulkan 7 Fraksi, PDIP: Interpelasi Bukan untuk Ditakuti

“Aturan ganjil-genap membuat masyarakat berbondong-bondong pindah ke transportasi umum, sehingga jumlah penumpang meningkat dan berdesakan di dalam bus. Jangan sampai kendaraan pribadi dibatasi, tapi bus Transjakarta malah menjadi cluster penyebaran virus karena petugasnya tidak divaksin,” pungkasnya.

Load More