SuaraJakarta.id - Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengaku telah mengundang Staf Kepresidenan Moeldoko dalam acara perayaan HUT Demokrat ke-20 yang diadakan pihaknya di Hotel JHL Solitaire, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jumat (10/9/2021) malam.
Namun, kata Hencky, Moeldoko tak bisa hadir. Ia tidak tahu alasan Moeldoko tak datang ke acara tersebut.
"Pak Moeldoko enggak hadir. Tidak ada konfirmasi, mungkin ada kesibukan lain. Masa kita marah karena tidak bisa hadir," ungkap Hencky di lokasi, Jumat malam.
Sementara itu, acara nonton bareng (nobar) sejarah pendirian Partai Demokrat yang menjadi agenda utama dalam perayaan HUT tersebut juga batal digelar.
Hal itu usai massa kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggeruduk dan mengancam bakal membubarkan acara jika terdapat atribut partai dalam perayaan Haul Demokrat ke-20 yang digelar pendiri Demokrat itu.
Sebelumnya, dalam surat undangan yang beredar, tertulis agenda utama dalam acara itu adalah nonton bareng sejarah berdirinya Partai Demokrat.
Hencky mengatakan, pihaknya berencana nobar sejarah berdirinya Partai Demokrat, tujuannya untuk meluruskan sejarah pendirian partai.
"Saya ingin menyampaikan sesuatu yang benar kapan partai ini dilahirkan. Sejak partai ini dilahirkan sampai saat ini dan enggak ada ujaran kebencian di situ," kata Hencky di lokasi, Jumat (10/9/2021).
Acara Haul ke-20 Partai Demokrat ini sempat molor dari jadwal lantaran adanya puluhan massa dari kubu AHY yang meminta acara tersebut dibubarkan.
Baca Juga: Langgar Kesepakatan, Polisi Bubarkan Massa Kubu AHY Geruduk HUT Demokrat di Tangerang
Semula acara dijadwalkan pukul 19.00 WIB. Namun acara baru dimulai sekira pukul 20.00 WIB.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa yang mengaku perwakilan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggeruduk acara perayaan HUT Demokrat yang diselenggarakan oleh pendiri Demokrat di Hotel JHL, Tangerang.
Mereka memaksa masuk ke tempat acara untuk meminta agar acara tersebut dibubarkan. Massa yang menggeruduk jumlahnya terus berdatangan dan sambil berteriak untuk membubarkan acara.
Julham Firdaus, salah satu dari massa yang menggeruduk, meminta agar panitia menurunkan segala macam atribut yang berkaitan dengan Partai Demokrat. Sebab, acara tersebut dianggap ilegal.
Julham melontarkan permintaan tersebut langsung kepada salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan.
"Secara personal dan pribadi, tolong layar dan atribut (dicopot). Minta tolong bang, abang jiwa Demokrat kami pun jiwa Demokrat," kata Julham kepada Hencky.
Tag
Berita Terkait
-
AHY Diprediksi Bakal Jadi Pesaing Kuat Gibran di Bursa Cawapres 2029
-
Soal Pidato AHY, Pengamat Sebut Sah Jika Publik Membacanya sebagai Langkah Awal 2029
-
Namanya Dicatut Jadi Caleg Demorkat, Sarah Sechan Geram: Jangan Coblos Aku Ya
-
Luruskan Pidato Politik, AHY Tegaskan Demokrat Tak Berpaling dari Prabowo
-
AHY Klarifikasi Maksud Pidato, Apa Respons Prabowo?
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar