Fraksi PSI DPRD DKI Minta Pariwisata Kepulauan Seribu Ikut Diuji Coba

SuaraJakarta.id - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar jumlah kawasan pariwisata di Jakarta yang diuji coba segera ditambah. Usulan terbaru adalah dengan mengikutsertakan wilayah Kepulauan Seribu.

Anggota Fraksi PSI DPRD Jakarta, Anthony Winza mengatakan, uji coba wisata layak dilakukan di Kepulauan Seribu. Sebab, sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata.

Selain itu, capaian vaksinasi di Kepulauan Seribu juga cukup tinggi, yakni sekitar 92 persen dosis pertama dan sekitar 58 persen dosis kedua.

"Bupati Kepulauan Seribu juga kabarnya sudah bersurat ke Deputi Industri dan Investasi agar Kepulauan Seribu dimasukkan dalam destinasi wisata yang diikutsertakan uji coba protokol kesehatan. Ini kami dukung sepenuhnya," ujar Anthony kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Wagub DKI: Belum Ada Keputusan Pemerintah Pusat Lanjutkan BST

Tak hanya itu, pihak Kepulauan Seribu juga sudah terintegrasi dalam Kelompok Sadar Wisata yang dibantu oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Saat ini bahkan masyarakat Kepulauan Seribu tengah melakukan proses pensertifikatan CHSE (Clean, Health, Safety, and Environmental Sustainability.

Sementara menunggu keputusan dari Kemenparekraf, Anthony meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan sejumlah prosedur pelaksanaan protokol kesehatan.

Di antaranya seperti verifikasi aplikasi PeduliLindungi, pembatasan pengunjung wisata Kepulauan Seribu dilakukan sejak pembelian tiket transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.

"Saat ini pembatasan kapasitas masih menjadi aturan utama protokol kesehatan, jangan sampai di pulau dibatasi tapi di kapal penyebrangan tidak. Jangan nanti banyak yang terlantar tidak tertampung padahal sudah tiba di pulau," tambahnya.

Baca Juga: Kontrak TPTS Bantargebang Segera Habis, Ini Kata Wagub DKI

Satgas COVID-19 tingkat RT/RW pun harus terus bertugas mengawasi wisatawan di Kepulauan Seribu, khususnya wisatawan yang tidak menjalankan protokol kesehatan.