SuaraJakarta.id - Pemprov DKI mengizinkan kapasitas transportasi umum bisa 100 persen pada masa PPKM Level 2 Jakarta. Kondisi ini dipengaruhi pandemi di Jakarta yang telah mengalami penurunan signifikan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan kasus COVID-19 di Jakarta mengalami penurunan signifikan. Terlihat dari sejumlah indikator seperti atau persentase kasus positif COVID-19 (positivity rate) saat ini di angka 0,6 persen atau di bawah batas aman WHO sebesar lima persen.
Kasus aktif COVID-19 juga tersisa 1.234 kasus atau turun sebanyak 111.904 kasus atau turun 90 kali lipat dari puncak kasus aktif pada pertengahan Juli 2021 sebesar 113.138 kasus.
Jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta saat ini hanya 0,1 persen dari kasus konfirmasi positif COVID-19 secara total di Jakarta yang mencapai angka sebanyak 860.550 kasus.
Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 845.763 dengan tingkat kesembuhan 98,3 persen dan total 13.553 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4 persen.
"BOR tempat tidur isolasi dan ICU di 140 rumah sakit rujukan COVID-19 juga turun terus. Saat ini tersisa tujuh persen untuk BOR tempat tidur isolasi dan 19 persen untuk BOR tempat tidur ICU," ucap Wagub DKI.
Lebih lanjut, Riza menjelaskan kondisi Jakarta saat ini sudah ada 8,18 juta warga di DKI yang mendapat vaksin COVID-19 lengkap (dosis dua). Adapun yang telah mendapat vaksin dosis satu sebanyak 10,78 juta warga.
"Pertimbangannya (yang pertama) tentu vaksinnya sudah meningkat dengan komposisi sekitar 65 persen warga DKI dan 35 persen warga non KTP DKI," ucap Wagub DKI.
Selain itu, kata Riza, kebijakan pelonggaran transportasi hingga kapasitas 100 persen. Salah satunya adalah akibat penurunan PPKM dari level tiga menjadi dua di Jakarta mulai 19 Oktober hingga 1 November 2021.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Tagih Anies soal Nama Jalan Ali Sadikin, Pemprov DKI Akan Tindaklanjuti
"Dan juga alasan lainnya adalah kita juga harus meningkatkan, menggerakkan ekonomi dan sebagainya. Mobilitas orang juga perlu, apalagi sekarang juga kantor non esensial sudah dibuka," tutur Riza.
Sebelumnya, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kendaraan umum beroperasi penuh dengan kapasitas penumpang 100 persen, mendapat kritik sejumlah pihak. Karena berpotensi menimbulkan kerumunan di kendaraan umum karena tidak adanya jaga jarak aman. [Antara]
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Dinilai Mundur Atasi Macet dengan Pangkas Trotoar di Jalan TB Simatupang
-
Macet Horor TB Simatupang: Pramono Perintahkan Proyek Dikebut 24 Jam, Trotoar Jadi Jalan Darurat
-
Gubernur Pramono Putihkan 1.897 Ijazah Siswa Jakarta, Anggarkan Rp7,6 Miliar
-
Pemprov DKI Jakarta Kembali Poles Ulang Patung Pancoran
-
Pramono Gratiskan Wisata untuk Disabilitas dan Lansia
Terpopuler
- 'Ogah Ikut Makan Uang Haram!' Viral Pasha Ungu Mundur dari DPR, Benarkah?
- Breaking News! Akhir Pahit Mees Hilgers di FC Twente
- Eks Feyenoord Ini Pilih Timnas Indonesia, Padahal Bisa Selevel dengan Arjen Robben
- Cuma 3 Jam 35 Menit dari Jakarta, Thom Haye Mungkin Gabung ke Klub Ini, Bukan Persib Bandung
- 35 Kode Redeem FF MAX Hari Ini 23 Agustus: Klaim Bundle Itachi, Emote Susanoo & Senjata Akatsuki
Pilihan
-
Figur Kontroversial Era 98 Dianugerahi Bintang Jasa, Siapa Sebenarnya Zacky Anwar Makarim?
-
3 Rekomendasi HP Samsung Rp 1 Jutaan Terbaru Agustus 2025, Terbaru Galaxy A07
-
Shin Tae-yong Batal Dampingi Korea Selatan U-23, Rencana 'Reuni Panas' di Sidoarjo Buyar
-
Daya Beli Melemah, CORE Curiga Target Pajak RAPBN 2026 'Ngawang'!"
-
Prabowo Kirim 'Surat Sakti' ke DPR Demi Dua Striker Baru Timnas Indonesia
Terkini
-
Empat Penghargaan OJK Diraih Bank Mandiri, Bukti Komitmen Dorong Akselerasi Inklusi Keuangan
-
Anak Sekolah Bergabung Dalam Unjuk Rasa Depan Gedung DPR/MPR
-
Rahasia Warganet Dapat Saldo Dana Kaget Ratusan Ribu, Ternyata Begini Caranya!
-
Polisi Tangkap Pemuda Simpan 7 Kg Ganja Siap Edar
-
Seskab Teddy Pimpin Lari Merdeka: Kibarkan Merah Putih Bersama Teman Akmil