SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal dicopotnya Wijanarko sebagai Direktur Utama PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta. Ia menyebut kebijakan ini diambil sebagai bentuk penyegaran.
Riza mengatakan, pergantian jabatan di perusahaan adalah hal yang biasa. Hal serupa tidak hanya terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau anak perusahaannya, tapi tempat lain juga.
"Soal pergantian itu satu hal yang biasa saja ya ada kebijakan yang diambil oleh Pemprov memberikan perhatian itu penyegaran yang biasa," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Pencopotan, pergantian, dan pergeseran jabatan disebutnya sebagai hal yang lumrah. Diharapkan dengan adanya orang baru sebagai pengisi jabatan tertentu akan memberikan dampak positif bagi perusahaan.
"Di kalangan Pemprov kita juga biasa melakukan mutasi pergantian dan sebagainya," katanya.
Politisi Gerindra ini tak mau menilai secara umum mengenai kinerja Wijanarko selama menjadi Dirut LRT. Namun, ia memastikan tidak ada permasalahan signifikan yang mengharuskan adanya pergantian jabatan.
"Saya kira teman-teman bisa menilai lah apakah ada yang kurang (dari kinerja Wijanarko), tapi sejauh ini kan tidak ada masalah yang signifikan," pungkasnya.
Sebelumnya, PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, melakukan perombakan susunan direksi. Kini, Direktur Utama LRT, Wijanarko dicopot dari jabatannya.
Direktur SDM dan Umum LRT Jakarta Taufiqurrachman mengatakan jabatan Direktur Utama kini diisi sementara oleh Hendri Saputra sebagai elaksana tugas (Plt) Dirut.
Baca Juga: Alasan Penyegaran, Dirut LRT Jakarta Resmi Dicopot
Diketahui, Wijanarko sudah menjabat sebagai Dirut PT LRT Jakarta selama 2 tahun sejak Oktober 2019 lalu. Dia juga pernah menjabat sebagai direktur operasi dan perawatan dari Juli 2019 hingga Oktober 2019.
Taufiq mengatakan, pencopotan Wijanarko adalah hal yang biasa. Keputusan ini diambil oleh para pemegang saham karena alesan penyegaran.
"Penyegaran biasa itu pergantian penjabat di BUMD dan anak usahanya bagian dari pengembangan talent and develompment memberikan penyegaran terhadap pelaksanaan di anak usaha," ujar Taufiq saat dikonfirmasi, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, perombakan susunan direksi bisa dilakukan kapanpun tergantung dengan keputusan para pemegang saham.
"Peraturan yang baru anytime sebagai direksi bisa diangkat atau diganti pemegang saham," jelasnya.
"Menjalankan amanat pemegang saham sebagai plt direktur utama di LRT Jakarta. Itu kan tertuang dalam AD/ART untuk menajalankan operasional dan mainatanance LRT sesuai amanat pemegang saham," terangnya.
Berita Terkait
-
Soal Kenaikan UMP, Wagub DKI ke Buruh: Demo Boleh, Tapi Sebaiknya Kita Berdialog
-
Top 5 SuaraJakarta: Vanessa Angel Dimakamkan Hari Ini, Dirut LRT Jakarta Dicopot
-
Alasan Penyegaran, Dirut LRT Jakarta Resmi Dicopot
-
Wagub DKI: Pembebasan Lahan Masih Jadi PR Dalam Normalisasi Sungai di Jakarta
-
Jakarta PPKM Level 1, Keterisian RS COVID-19 Turun Jadi Empat Persen
Terpopuler
- Daftar Shio yang Paling Berpotensi Jadi Pengusaha Sukses
- Harga Sepatu Skechers Original, Cek 5 Pilihan Terbaik untuk Jalan dan Lari
- Kipas Angin Model AC yang Resmi dan Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasinya
- Status Gunung Api Malam Ini: Merapi, Semeru, Anak Krakatau Siaga, 3 Gunung di Maluku Waspada
- 4 Shio Beruntung 6 September 2026, Hidup akan Lebih Ringan
Pilihan
-
Siswa SMK di Karo Diduga Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, Amnesty Desak Program Disetop
-
Gunung Anak Krakatau Masih Siaga, 6 Kali Erupsi Strombolian Terekam
-
Gunung Anak Krakatau 'Muntah-muntah' Lagi Selasa Pagi Ini, 3 Kali Erupsi
-
Bandara Soetta dan Halim Mulai Dibuka untuk Penerbangan
-
Warga Serbu Pasar Asemka Cari Masker, Pedagang: Stok KF95 Kosong Sejak Kemarin!
Terkini
-
Kementerian PPPA Apresiasi Peran Perempuan dalam TJSL Pelindo
-
Safrizal ZA: 649 Unit Huntap di Aceh Telah Rampung, Terbanyak di Aceh Utara
-
Abu Erupsi Gunung Anak Krakatau Bikin Persija Tempuh Perjalanan Panjang ke Jakarta
-
Provaliant Tambah Event IP Global Tahun Depan, PIK Punya Peluang Jadi Panggungnya
-
Kebijakan Zero ODOL 2027, Legislator PDIP Minta Pemerintah Rilis Roadmap