Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019). [ANTARA/Livia Kristianti]
Selain itu, pembentukan tim ini disebutnya sesuai dengan tugas MUI, yakni amar ma'ruf nahi munkar atau menegakan yang benar dan melarang yang salah.
"Jadi bahasa quran-nya kalau ada berita bohong yang datang dari orang-orang yang fasik, maka harus ditabayyun. Nih bener gak? Kalau ini salah ya kita katakan salah, kita counter kesalahan itu," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Dapat Gambaran Jelas, DPRD DKI Hapus Usulan Pinjaman Jakpro Senilai Rp 4,026 Triliun
-
Anies Baswedan Dikaitkan dengan Teroris, Musni Umar Bereaksi: Setop Fitnah!
-
Mau Bikin Cyber Army, Eks Staf Ahok: MUI Tak Bijak Ikut-ikutan Politik Praktis Anies
-
Anies Bakal Buat Aturan Mengikat, Gaji Pekerja Harus di Atas UMP Setelah Setahun Bekerja
-
Bandingkan Kenaikan UMP yang Ditetapkan Anies dan Ganjar, Musni Umar Diolok-olok Warganet
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
DJ Panda Dipanggil Polisi! Erika Carlina Ungkap Ancaman Mengerikan di Grup WA
-
Bupati Kediri Pastikan Pekerjaan Pembangunan Pasar dan Stadion Tetap Berjalan
-
DANA Kaget Rp109 Ribu: Rebutan Saldo Gratis, Ini Trik Klaimnya 3 Link Aktif
-
KPK Dalami Keterlibatan 13 Asosiasi dan 400 Biro Haji dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pimpinan PPP Minta Maaf: Tidak Ada PAW