SuaraJakarta.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan uji emisi dengan memprioritaskan kendaraan umum seperti angkutan penumpang dan angkutan barang.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan hal itu sebagai salah satu cara berkontribusi dalam mengurangi pencemaran udara dari sisa gas buang kendaraan bermotor.
"Uji emisi ini harusnya memprioritaskan lebih dulu kendaraan fungsional, misalnya kendaraan umum seperti bus dan truk," kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/11/2021).
Anggota Komisi D, Yuke Yurike, juga menuturkan, prioritas uji emisi pada kendaraan umum dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kendaraan yang tak layak jalan.
"Kita utamakan mobil barang, angkutan kota, dan mobil logistik, karena kalau tidak didahulukan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak tahu kendaraan itu sehat atau tidak," ujarnya
Yuke juga menyarankan, agar nantinya bukan hanya sanksi tilang yang diberlakukan jika ditemukan kendaraan belum mengikuti uji emisi pada Januari 2022.
"Sanksinya harus lebih jelas, misalnya bisa tidak diperpanjang perizinannya, biar semua pada mengikuti uji emisi," ucapnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak Pemprov DKI untuk lebih gencar mensosialisasikan uji emisi, mulai dari sosial media, hingga kader-kader di tingkat kelurahan.
"Kita mendesak Pemprov DKI Jakarta agar lebih gencar mensosialisasikan melalui media milik Pemprov, banner, dan juga perangkat daerah," ujarnya.
Baca Juga: Update COVID-19 Jakarta 26 November: Positif 70, Sembuh 55, Meninggal 0
Melihat fenomena antrean panjang di beberapa tempat uji emisi, Yuke menilai, perlunya dilakukan perluasan titik tempat pengujian.
"Dinas LH harus menyiapkan perlengkapan, alat serta tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti antrean panjang. Apabila ada anggaran yang kurang terkait uji emisi, kita minta tolong direncanakan dan disampaikan sehingga tidak terjadi hambatan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Belum Ada Keputusan soal Pengurangan Tunjangan Perumahan, DPRD DKI: Nggak Mungkin Buru-buru
-
Rencana 'Privatisasi' PAM Jaya Mentok di DPRD, Fraksi-Fraksi Khawatir Air Bersih Jadi Ladang Bisnis
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Pramono Ungkap DPRD Jakarta Bahas Tunjangan Rumah Rp 78 Juta Hari Ini, Akan Dipangkas?
-
Usai Didemo, DPRD DKI Siap Pangkas Tunjangan Perumahan Rp78 Juta? Ini Bocoran dari Ima Mahdiah!
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
Pilihan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
Terkini
-
Ikuti Jejak Luna Maya, Wulan Guritno Cari Jodoh Lagi Dan Bekukan Sel Telur
-
Cermin Flexing Pejabat: Tragedi Oey Tambah Sia, Playboy Batavia Berakhir di Tiang Gantungan
-
Wakili Indonesia ke Miss Freedom of the World 2025, Adinda Puri Bawa Isu Lingkungan dan Kemanusiaan
-
Obat Kantong Kering! Sikat 3 Link Saldo DANA Kaget Rp225 Ribu, Solusi Cerdas Tengah Pekan!
-
Saban Hari Waswas Tinggal di Rumah Reyot, Rohman Kini Bisa Bernapas Lega