Wagub DKI: Pansus Sumur Resapan Belum Diperlukan

SuaraJakarta.id - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus sumur resapan. Hal ini menyusul banyak aduan masyarakat terkait permasalahan sumur resapan.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai usulan Pansus Sumur Resapan belum diperlukan.

"Pansus itu hak teman-teman di DPRD, hanya menurut saya (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Wagub DKI, Rabu (15/12/2021).

Riza mempersilakan DPRD DKI melakukan dialog dengan dinas terkait dan jika diperlukan bisa temui kontraktornya dan melihat di lapangan langsung agar bisa dicarikan solusi terbaik.

Baca Juga: Wagub DKI: Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Bantu Turunkan Penyebaran COVID-19

Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir.

Mengingat salah satu fungsi dari infrastruktur tersebut adalah untuk menjadi penampung air.

"Faktanya di banyak tempat seperti Karanganyar, Fatmawati dan tempat lain tadinya ada genangan dan ada banjir, tapi sekarang tidak lagi," katanya.

Politisi Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus.

Namun harus secara umum karena menurutnya dengan kehadiran sumur resapan akan sangat membantu terhadap persoalan genangan banjir.

Baca Juga: Sumur Resapan di Bidara Cina Mangkrak Membahayakan Warga, Wagub DKI: Tak Usah Khawatir

"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA (sumber daya air) untuk memastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," tutur Wagub DKI.

Sebelumnya, anggota Komisi D DRPD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian menyebut, pihaknya banyak menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul.

"Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp 400 miliar resahkan warga," kata Justin.

Justin mengatakan data pembangunan sumur resapan tidak terbuka dan Pemprov DKI Jakarta menurutnya menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tutur Justin.

Justin yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan dan untuk memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp 411 miliar lebih," tutur Justin.