Pelanggan Cassandra Angelie Tak Dijerat Pidana, Ini Alasan Polda Metro Jaya

SuaraJakarta.id - Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Metro Jaya mengambil langkah hukum terhadap pria pelanggan Cassandra Angelie (CA).

Terkait ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, pelanggan Cassandra Angelie dalam kasus prostitusi online tidak bisa dijerat pidana.

Hal itu, kata Zulpan, karena merupakan ranah pribadi.

"Apa yang dilakukan artis CA dalam kasus ini adalah suatu hal yang bersifat personal. Hal ini tidak bisa kita masuki karena sifatnya privat," kata Zulpan, Senin (3/1/2022).

Baca Juga: Polisi Ngaku Tak Bisa Pidanakan Pelanggan Cassandra Angelie

Zulpan menyebut, permintaan Komnas Perempuan agar diterapkan langkah hukum terhadap pelanggan Cassandra Angelie, memang bertujuan baik.

Tapi penegakan hukum terhadap pelanggan dalan kasus prostitusi harus proporsional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, maupun Undang-Undang ITE.

"Saya kira terlalu berlebihan jika Komnas Perempuan merefer ke UU Human Trafficking atau perdagangan orang, karena apa yang dilakukan artis CA dalam kasus ini adalah suatu hal yang bersifat personal," tambahnya.

Penyidik Polda Metro Jaya menangkap artis Cassandra Angelie pada Rabu (29/12/2021) sekitar pukul 21.30 WIB di hotel Ascott, Jakarta Pusat.

Dalam pemeriksaan tim penyidik Polda Metro Jaya, Cassandra Angelie mengakui terlibat dalam praktik prostitusi online tersebut dengan tarif Rp 30 juta.

Baca Juga: Tak Hanya Cassandra Angelie, Polisi Kantongi Nama Artis Lain Terlibat Prostitusi

Dalam kasus prostitusi Cassandra Angelie ini, polisi turut menangkap tiga muncikarinya. Masing-masing berinisial KK (24), R(25) dan UA (26).

Cassandra Angelie dijerat dengan Pasal 296 KUHP dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Sedangkan tiga muncikarinya dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, kemudian Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan pidana enam tahun penjara.

Selanjutnya Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara.