SuaraJakarta.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembelajaran tatap muka 100 persen karena masih banyak pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di sekolah.
Sekretaris P2G DKI Jakarta, Abdul Rahman mengatakan, pengawasan dari pemerintah daerah, Satgas Covid-19, dan pemerintah pusat terhadap penegakan prokes di sekolah masih kurang.
"Kami meminta Dinas Pendidikan atau Satgas melakukan Sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri," kata Abdul, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, Disdik seharusnya tidak hanya menerima laporan tertulis saja. Namun kudu langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan.
Baca Juga: P2G Sebut Banyak Sekolah Langgar Prokes: Kantin Buka Hingga Main Tik-tok Tanpa Masker
Dia menyarankan Satpol PP, Tim Satgas, atau aparat lainnya melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial siswa pulang sekolah, sekitar pukul 12-13 siang.
"Sebagai tindakan preventif, supaya anak-anak tidak menularkan atau tertular karena mereka nongkrong sepulang sekolah," imbuh guru SMK ini.
P2G mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian.
"Guru piket juga jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak," ucapnya.
P2G mencatat masih banyak pelanggaran seperti kerumunan siswa saat antre periksa suhu, kantin sekolah yang buka diam-diam, ventilasi udara kelas yang minim, hingga siswa yang asik main sosial media tanpa masker.
Baca Juga: Selama PTM, Satpol PP Kota Solo Temukan 89 Siswa Langgar Prokes Covid-19
"Untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main tiktok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah diantara alasan P2G meminta PTM 100 persen dilakukan secara bertahap," tutur Abdul.
Berita Terkait
-
Kronologi Raffi Ahmad Ditegur Istana Hingga Dipolisikan, Kini Diragukan Jadi Utusan Khusus Presiden
-
COVID-19 Tinggi di Negara Tetangga, Komisi IX Imbau Masyarakat Tak Perlu Panik
-
COVID-19 di Singapura dan Malaysia Naik Drastis, Kemenkes Minta Tetap Terapkan Prokes
-
Menkes Buat Protokol 6M 1S Untuk Hadapi Polusi Udara, Apa Itu?
-
Aturan Terbaru: Satgas COVID-19 Cabut Aturan Wajib Pakai Masker di Perjalanan
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
-
Prabowo 'Kebakaran Jenggot' Respons Tarif Trump, Buka Seluruh Kran Impor: Pengusaha Teriak Bumerang!
-
Solusi Pinjaman Syariah Tanpa Riba, Tenor Panjang dan Plafon Sampai Rp150 Juta!
-
Dear Petinggi BEI, IHSG Memang Rapuh dan Keropos!
Terkini
-
Bank Mandiri Percepat Sinergi Bisnis dengan Kopra Supplier Financing: Arus Kas Makin Efisien
-
Tiga Kali Bobol! Sistem IT Bank DKI Lemah, Gubernur Ancam Gandeng Lembaga Audit Internasional!
-
Tragis di Teluk Gong, Warga Dihebohkan Dua Balita Jadi Korban Penganiayaan Pacar Ibu Kandung
-
Viral Kasus Pelecehan di Stasiun Tanah Abang, Polisi Klaim Telah Koordinasi dengan KAI
-
Sejumlah 15 Ribu Pendatang Baru Bakal Adu Nasib di Jakarta, Gubernur Pramono Janjikan Ini