Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal di PIK, Salah Satunya WNA China

SuaraJakarta.id - Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus pinjaman online atau pinjol ilegal PT Jie Chu Technology di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, sebagai kelanjutan proses hukum dari penggerebekan pada Kamis (27/1) malam.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan, enam orang dinyatakan sebagai saksi yang merupakan karyawan perusahaan tersebut, kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Senin (31/1/2022).

Zulpan mengatakan, tersangka pertama adalah seorang WNA asal China berinisial YC (38) yang berperan sebagai direktur PT Jie Chu Technology yang bertanggungjawab atas segala kegiatan operasional peminjaman dan penagihan.

Tersangka kedua adalah WNI berinisial S (34) berperan mengurus izin usaha dan menjabat sebagai komisaris perusahaan.

Baca Juga: Pulangkan 98 Pegawai Pinjol Ilegal di PIK, Polda Metro Jaya: Hanya sebagai Saksi

Tersangka ketiga yakni WNI berinisial N (22) yang berperan sebagai staf reminder untuk mengingatkan peminjam yang pinjamannya akan jatuh tempo.

N ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pengancaman kepada peminjam dalam melakukan penagihan.

"Yang mulanya menggunakan bahasa sopan, tetapi berubah dengan bahasa yang menakuti kepada nasabah bila tidak kooperatif dengan cara mengirim foto KTP ke nomor telepon atau kontak ponsel nasabah dan kata-kata yang bersifat ancaman," kata Zulpan.

Lebih lanjut, Zulpan mengatakan kasus pinjol ilegal tersebut terungkap berdasarkan laporan salah satu korban berinisial E (42) yang diterima oleh polisi pada Oktober 2021.

Dalam laporannya, korban mengakui melakukan peminjaman lewat aplikasi yang dioperasikan oleh perusahaan dengan jangka waktu pinjaman tujuh hari.

Baca Juga: Banyak Warga Terjerat Pinjol Ilegal, MUI Tangsel Jelaskan Hukumnya: Terkesan Legal, Tapi Penipuan

Namun baru empat hari berjalan, perusahaan pinjol ilegal tersebut sudah melakukan penagihan yang disertai ancaman akan menyebar data pribadi.