Oknum Perwira Polisi Rudapaksa Gadis 13 Tahun di Sulsel, Waketum Gerindra Desak RUU TPKS Disahkan

SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendesak agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan.

Desakan ini menanggapi kasus oknum perwira polisi di Dipolairud Polda Sulsel berinisial M yang diduga merudapaksa asisten rumah tangga (ART) yang masih berusia 13 tahun.

Menurut Sara, kasus ini menambah deretan panjang kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak.

"Sudah terlalu banyak kasus ataupun korban yang membutuhkan perlindungan hukum dari RUU TPKS ini, tidak sedikit contoh konkrit yang sudah terjadi," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (3/3/2022).

Baca Juga: Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati Apresiasi Polda Sulsel, Cepat Tangani Kasus Kekerasan Seksual Terduga Pelaku Perwira

Sara yang juga menjabat Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (TIDAR) mengatakan, bukan tanpa alasan dia meminta disahkannya RUU TPKS.

Hal itu karena kejahatan seksual terhadap anak tidak cukup hanya dijerat menggunakan UU Perlindungan Anak.

"Tidak cukup hanya UU PA (Perlindungan Anak) saja yang digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Modus jenis eksploitasi seksual tidak bisa disamakan dengan jenis kekerasan seksual lainnya seperti pemerkosaan. Ini terjadi berulang kali oleh pelaku yang sama kepada korban yang sama juga," kata Sara.

Sara juga menegaskan keadilan tidak bisa berhenti hanya pada penghukuman bagi para pelaku. Tapi harus ada proses pengadaan restitusi bagi para korban dan keluarga korban kekerasan seksual.

Belum lagi proses pemulihan baik secara medis maupun sosial agar korban dapat menjalani kehidupan sehari hari.

Baca Juga: Korban Pemerkosaan Oknum Perwira Polisi Polda Sulsel Ketakutan di Depan Penyidik

"Begitu juga dengan keluarga korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi sosial dan dukungan moril. Tidak mudah untuk melepaskan trauma bagi korban maupun keluarganya," kata mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut.