Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah
Minggu, 06 Maret 2022 | 08:05 WIB
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. [SuaraJakarta.id/Wivy Hikmatullah]

"Kedua, dengan indikator literasi yang rendah ini, saya menganalisa, Pemilu 2024 politik identitas itu masih laku keras. Karena banyak ditarik ke mana-mana akhirnya," ungkapnya.

"Ketika kita bandingkan dengan orang Arab Saudi, di Turki, negara yang selalu jadi referensi keislaman kita itu, azan juga diatur kan. Ingat, bukan dilarang. Di sini (Indonesia) juga tidak dilarang. Saya kira dengan literasi yang model begini jadi indikator politik identitas masih laku keras," pungkas Adib.

Kontributor : Wivy Hikmatullah

Baca Juga: Soal Pendirian Rumah Ibadah Multi Agama di Kampus, Menag Yaqut: Ini Gerakan Simbolis

Load More