Warga Marunda Terserang Penyakit Kulit Akibat Pencemaran Abu Batu Bara, KPAI Desak Pemprov DKI Turun Tangan

SuaraJakarta.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menangani pencemaran abu batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

"Secara umum warga menyampaikan dampak pencemaran mulai dirasakan pada 2018 hingga sekarang. Semakin hari semakin memburuk terhadap kesehatan warga, termasuk anak-anak," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti, Senin (14/3/2022).

Menurut dia, warga setempat, termasuk penghuni Rusunawa Marunda mengalami dampak kesehatan terutama anak-anak. Mulai dari masalah pernafasan (ISPA), gatal-gatal pada kulit, hingga ruang bermain anak yang penuh abu batu bara.

Retno kemudian melakukan pemantauan di satuan pendidikan terdekat dengan aktivitas pengolahan batu bara yaitu di sekolah satu atap SDN Marunda 05, SMPN 290 dan SLB Negeri 08 Jakarta Utara pada Kamis (10/3).

Baca Juga: KPAI Desak Pemerintah Segera Urus Pencemaran Abu Batu Bara di Marunda

"Gunungan batu bara dapat disaksikan dengan sangat jelas dari lantai empat SMPN 290 Jakarta," ucapnya.

Untuk itu, KPAI merekomendasi banyak pihak untuk bertindak sesegera mungkin menyelamatkan warga terutama anak-anak dan harus melibatkan dinas-dinas terkait.

Dinas tersebut mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Pendidikan bahkan Kementerian Lingkungan Hidup.

KPAI, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Walhi Jakarta sekaligus mendorong Walhi Jakarta untuk melakukan advokasi sesuai kewenangannya.

KPAI juga akan berkoordinasi dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan LBH Jakarta jika warga memerlukan pendampingan hukum atas kerugian dari pencemaran yang timbul dan berdampak pada mereka.

Baca Juga: Ngeri! Korban Pencemaran Debu Batu Bara di Marunda, Anak-anak dan Orang Tua Kena Penyakit Kulit hingga Sakit Pernapasan

KPAI juga memberikan rekomendasj DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan ke lapangan dan sekaligus memanggil pemerintah dan juga perusahaan pencemar untuk dimintai penjelasan.

Retno menambahkan pihaknya mendorong perlunya pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan investigasi dan dampak-dampak pencemaran terhadap lingkungan Rusun Marunda.

KPAI juga meminta pelibatan laboratorium yang independen untuk melakukan uji laboratorium pada air dan tanah warga, serta uji medis terkait dampak kesehatan yang dirasakan warga, termasuk anak-anak.