SuaraJakarta.id - Adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, membuat Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung calon pada Pilpres 2024.
Terkait ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pertemuan atau pembicaraan formal dengan parpol lain soal koalisi untuk Pilpres 2024.
"Koalisi masih sangat jauh, karena kami masih berkonsentrasi untuk konsolidasi secara internal," ungkapnya, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (26/3/2022).
Hal itu dikatakannya saat menghadiri rangkaian HUT Gerindra ke-14, sekaligus menghadiri Deklarasi Dukungan DPD Partai Gerindra Sumbar bagi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2024.
Namun demikian, Sufmi mengatakan sejauh ini komunikasi terus dijalin dengan sejumlah parpol lain. Namun sifatnya baru informal.
"Sifatnya baru komunikasi informal, dan itu hal biasa dalam hal politik. Kita saling berkunjung dan silaturahim, tapi secara formal belum ada," jelasnya.
Ia meminta seluruh pengurus dan kader Gerindra untuk merapatkan barisan dan solid dalam memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurutnya, saat ini ada yang menghembuskan kabar miring tentang Prabowo Subianto di tengah masyarakat bahwa Ketua Umum Gerindra itu telah mengkhianati pendukung pada 2019.
"Kami harus klarifikasi bahwa Prabowo tidak berkhianat, dibuktikan selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan program yang dijalankan adalah program kampanye dulu,” tegasnya.
Baca Juga: Suara 'Ridwan Kamil for Presiden RI 2024' Mulai Bergema dari Daerah Ini
Untuk itu, paparnya, jajaran Gerindra diminta turun menangani dan menyampaikan hal sebenarnya kepada masyarakat agar tidak terpengaruh.
"Kami minta seluruh jajaran Gerindra Sumbar melakukan penetrasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kabar miring yang kemudian mendiskreditkan (Prabowo) itu tidak benar," katanya.
Di hadapan para pengurus dan kader DPD Gerindra Sumbar, ia mengingatkan agar bersatu dan menghindari konflik internal.
"Kita akan menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pilpres dan Kepala Daerah 2024 sehingga tidak ada waktu untuk ribut-ribut internal. Jika masih ada konflik, maka akan ditindak tegas," katanya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
7 Tren Fintech yang Diprediksi Mengubah Cara Masyarakat Bertransaksi pada 2026
-
Libur Tahun Baru 2026 Sudah di Depan Mata! Ini Jadwal Libur ASN yang Dinanti
-
8 Mobil Bekas untuk Mengatasi Biaya Perawatan Tak Terduga bagi Pengguna Minim Jajan
-
Cek Fakta: Viral Tautan Pendaftaran 500 Ribu Pekerja di Dapur MBG, Benarkah?
-
Duel HP Murah Layar AMOLED: Samsung vs Xiaomi, Siapa Paling Bagus?