Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah
Jum'at, 08 April 2022 | 18:54 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berencana kembali melayangkan hak interpelasi soal Formula E Jakarta kepada Pemprov DKI.

"Saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik," kata Prasetio melalui akun instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi, Jumat (8/4/2022).

Namun, politisi PDIP itu belum membeberkan waktu pelaksanaan kembali interpelasi Formula E Jakarta.

Ia beralasan menggunakan kembali hak interpelasi itu karena Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI telah mengeluarkan putusan dirinya tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak interpelasi.

Baca Juga: Mau Digulirkan Lagi, Wagub DKI Sarankan Ganti Interpelasi Anies Soal Formula E Jadi Diskusi

Prasetio mengungkapkan, pihaknya ingin mengetahui mengenai kucuran anggaran APBD 2019 senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran biaya komitmen kepada Formula E Operation (FEO).

"Sejak lama saya telah mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulis, Prasetio menyatakan sidang paripurna interpelasi Formula E belum berakhir dan dapat kembali dilakukan.

Ia menjelaskan sidang paripurna interpelasi Formula E pada 28 September 2021 hanya ditunda yang artinya bisa kembali dilakukan kapanpun.

Prasetio kembali meyakinkan hak interpelasi atau memintai keterangan Pemprov DKI soal Formula E yang digulirkan 33 anggota DPRD DKI dari dua fraksi yakni PDIP dan PSI itu sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: Pembuatan Lintasan Formula E Disebut Tercepat di Dunia, Wagub DKI: Semoga Tidak Ada Masalah

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mempersilakan anggota DPRD DKI yang ingin melanjutkan interpelasi Formula E karena merupakan hak wakil rakyat.

"Prinsipnya kami negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan, silakan saja," kata Riza.

Meski begitu, lanjut dia, Pemprov DKI dan DPRD DKI memiliki hubungan yang baik sehingga ia berharap dapat didiskusikan atau melalui musyawarah.

Load More