Masih Ada Kasus Gizi Buruk Di Jakarta, PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Dana Bantuan Untuk Posyandu

SuaraJakarta.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad meminta Pemprov DKI Jakarta menyoroti soal masih adanya anak di ibu kota yang mengalami gizi buruk. Ia meminta Pemprov mengatasinya dengan meningkatkan dana bantuan operasional untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Menurutnya, peran Posyandu sangat penting sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, ia berharap ada peningkatan nilai bantuan Posyandu dalam penyusunan APBD 2023 mendatang.

"Kita sama-sama menyadari bahwa peran Posyandu sebagai wadah kesehatan sangat penting, tapi dukungan kita kepada mereka masih jauh dari cukup. Keluhan tentang keterbatasan sarana dan tidak adanya insentif bagi petugas Posyandu," ujar Idris kepada wartawan, Kamis (19/5/2022).

Kata Idris, selama ini kurangnya dana operasional sudah menjadi masalah bagi banyak Posyandu di ibu kota. Imbasnya, kegiatan harian Posyandu menjadi terkendala dan tak dijalankan maksimal.

"Kalau Posyandu tidak bisa beroperasi rutin karena keterbatasan fasilitas dan petugas, manfaatnya tidak akan maksimal. Dengan memberikan dukungan yang cukup, kerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan lebih mudah karena ada deteksi dini di lingkungan," paparnya.

Selain itu, Idris menilai aktivasi Posyandu juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan aktual yang terjadi belakangan seperti kekurangan gizi pada anak.

"Apalagi belakangan kita terus dibayangi kasus gizi buruk yang masih tinggi di Jakarta. Kita harus selamatkan anak-anak kita dengan penanganan yang sistematis," imbuhnya.