Wakil Ketua F-PPP dan PKB DPRD DKI: ITF Lebih Penting daripada JIS

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jamaluddin Lamanda mengatakan proyek pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) jauh lebih penting dibandingkan Jakarta International Stadium (JIS). Sebab, menyangkut hajat hidup masyarakat Ibu Kota.

"Kalau masyarakat Jakarta disensus, mau ngomong lebih penting ITF Sunter daripada JIS," katanya saat rapat soal pengelolaan sampah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKB dan PPP DKI Jakarta itu menambahkan, fasilitas pendukung olahraga masih dapat ditunda.

Sedangkan pengelolaan sampah merupakan kebutuhan prioritas karena memiliki banyak pengaruh kepada masyarakat.

Baca Juga: Tak Rayakan Puncak HUT Jakarta di JIExpo, Anies Mau Pamerkan JIS ke Publik

Ia menyayangkan proyek ITF Sunter yang penugasannya oleh BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu sejak 2018 belum terealisasi, meski sudah beberapa kali melaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking).

Jamaluddin pun mengusulkan proyek ITF Sunter dihentikan sementara apabila hingga Oktober 2022 atau masa akhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak ada realisasi.

"Kami ultimatum saja sampai gubernur berakhir Oktober 2022 tidak ada perkembangan yang berarti, berhenti saja ITF Sunter dan buat perencanaan baru dengan skema APBD. APBD DKI mampu untuk itu," katanya.

Senada dengan Jamaluddin Lamanda, anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Ferrial Sofyan mengatakan, proyek ITF lebih baik dilanjutkan oleh gubernur yang baru dengan skema APBD yang baru karena masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022.

Padahal, lanjut dia, proyek tersebut merupakan proyek tahun jamak, sedangkan masa jabatan Anies yang memberikan penugasan akan segera berakhir.

Baca Juga: Pembangunan ITF Mandek, DPRD Jakarta Beri Ultimatum: Harus Selesai Sebelum Anies Lengser!

"Penugasan yang diberikan kepada Sarana Jaya dan Jakpro itu tidak bisa dilaksanakan apalagi kalau minta Penyertaan Modal Daerah (PMD). Buat apa kami berikan PMD, siapa yang mau mengawasi? Siapa tanggung jawab padahal pelaksanaannya "multiyears", masa jabatan sudah mau habis," katanya.