Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Pengamat: Ini Puncak Kemarahan Jokowi

SuaraJakarta.id - Isu perombakan atau reshuffle kabinet menguat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diisukan bakal me-reshuffle sejumlah menteri di kabinetnya.

Terkait isu reshuffle kabinet ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sebagai puncak kemarahan Jokowi terhadap menterinya.

Menurutnya, reshuffle tersebut terjadi karena masalah kinerja. Selama ini, kata Adi, Jokowi sudah banyak berkeluh kesah tentang menterinya yang tidak sesuai harapan dan membuat marah.

"Tentu ini adalah momen yang pas untuk segera melakukan reshuffle karena banyak sekali kebijakan politik yang selama ini kisruh terkait minyak goreng, impor dan ramai tentang mafia tanah itu kan yang dikeluhkan publik," ungkap Adi.

Baca Juga: NasDem Pasrah Keputusan Jokowi soal Reshuffle; Siap Jatah Menteri Berkurang, Siap juga Kalau Ditambah

"Variabel-variabel inilah yang membuat reshuflle berhembus belakangan ini karena memang menteri banyak yang mengecewakan presiden dan tidak bisa diharapkan," tambah Adi.

Adi menyebut, sebetulnya reshuffle kabinet ideal dilakukan pada awal tahun 2022. Hal itu, lantaran ada sejumlah menteri yang dianggap mengecewakan Jokowi.

"Idealnya sih awal tahun 2022 kemarin, tapi ketimbang tidak sama sekali ya sekarang jadi waktu yang pas. Gak ada waktu lagi kalau bukan sekarang, karena sebentar lagi mau Pemilu," beber Adi.

Meski begitu, Adi enggan menyebut nama sejumlah menteri yang dianggap mengecewakan itu. Jika disebut, kata Adi, bakal memunculkan kontroversi.

Tetapi, kata Adi, sosok menteri yang membuat Jokowi marah itu bisa dilihat dari sejumlah masalah yang belum dapat tertangani seperti minyak goreng, mafia tanah dan kasus impor.

Baca Juga: Puan Maharani Beri Sinyal Jatah Kursi Menteri PDIP di Kabinet Tetap Aman, Tak Berkurang, Tak Bertambah

"Tapi kalau melihat tanda-tanda alam yang selama ini kontroversial lah kebijakan politiknya itu, minyak goreng misalnya yang masih dikeluhkan sama rakyat. Ada juga mafia tanah yang mencoreng padahal presiden memberikan gratis sertifikat tanah. Soal impor juga kan ga main-main," papar Adi.