SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana memperluas rute bus Transjakarta ke daerah penyangga. Rencananya, akan dibuka rute baru dari Blok M ke Alam Sutera, Kota Tangerang.
Pramono mengatakan, peresmian rute baru ini akan dilakukan pada 24 April mendatang, bertepatan dengan Hari Angkutan Umum Nasional. Setelah itu, rute baru ini akan beroperasi secara komersil.
"Tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera," ujar Pramono di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Kemudian, Pramono juga akan menggratiskan angkutan umum Transjakarta, MRT, dan LRT pada tanggal tersebut dan 21 April karena memperingati Hari Kartini.
"Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa nanti tanggal 21 April Hari Kartini, nanti bagi siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di jakarta gratis," ucapnya.
"Kecuali taksi ya karena dia personal," lanjutnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap rencana penambahan rute Transjabodetabek yang akan beroperasi dalam beberapa waktu ke depan. Jalurnya akan mencakup wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel).
Namun, pihaknya belum menentukan rute rinci yang akan dilewati angkutan umum berbasis bus itu. Syafrin mengaku akan lebih dulu melakukan survei untuk memastikannya.
"Akan ada dua tambahan rute lagi yang nantinya akan langsung dari pusat kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang akan masuk ke Jakarta," ujar Syafrin kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).
Baca Juga: Dishub DKI: Rute Transjabodetabek Bakal Ditambah dari Pusat Kota Tangerang dan Tangsel
Saat ini, terdapat tiga rute Transjabodetabek, yakni Binong-Grogol, Alam Sutera-Blok M, dan Vida Bekasi-Cawang. Penentuan jalur ini juga sudah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Ia pun berencana melakukan uji coba dengan penumpang terhadap salah satu rute ini.
"Besok kita akan uji coba dari Terminal Blok M ke Alam Sutera. Jadi sekaligus melihat visibility dari trayek yang nantinya akan diluncurkan oleh Pak Gubernur termasuk beberapa trayek lainnya," ucap Syafrin.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah mengajukan perluasan layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Nah untuk menyelesaikan secara menyeluruh harus duduk pemerintah Jakarta, pemerintah Pusat, dan pemerintah yang terkena dari kebijakan Transjabodetabek tadi," kata Pramono.
Sementara, Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan perluasan lauanan Transjabodetabek akan dimulai dalam 100 hari kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno.
Tag
Berita Terkait
-
Bank DKI Didemo Depan Balai Kota Sampai Menginap, Pramono: Itu Wajar
-
Pramono Dihujat Buntut Gowes di JLNT Casablanca, Stafsus Pasang Badan: Bukan Inisiatif Gubernur!
-
Jakarta Bakal Dipenuhi CCTV! Rano Karno: Anggaran Rp380 Miliar Siap Digelontorkan
-
Gubernur Pramono Anung Ingin Rebranding Bank DKI: Bisa Jadi Bank Betawi
-
Semanggi Tak Bercahaya Lagi, Pramono Geram Lampu Dicuri
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar