SuaraJakarta.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ada dua menteri baru yang dilantik hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Lalu, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan Sofyan Djalil.
Terkait resfhuffle kabinet ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, pergantian menteri itu merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja dan masalah yang ada.
Baca Juga: Golkar: PAN Masuk Kabinet Bukti KIB Kawal Pemerintahan hingga 2024
Tetapi, kata Adi, dua menteri baru itu tak cocok dengan latar belakang dan pengalamannya masing-masing pada karier sebelumnya.
"Kalau melihat dari latar belakang mereka kurang cocok, artinya latar belakang ini pengalaman terjang politiknya. Kalau di perhutanan Pak Zulhas (sapaan Zulkifli Hasan—red) ahlinya. Kalau di bidang pertahanan Pak Hadi ahlinya, kemudian dijadikan Menteri ATR/BPN kan jadi pertanyaan banyak orang," kata Adi kepada suarajakarta.id, Rabu (15/6/2022).
Meski begitu, Adi menilai, ketidakcocokan dua menteri baru Jokowi dengan latar belakangnya itu justru menjadi ciri khas Jokowi dalam kabinetnya.
Contohnya, lanjut Adi, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dengan latar belakang ekonomi tetapi kini harus menaungi universitas top dan para profesor serta guru besar top di Indonesia.
"Itu style Jokowi. Jadi bukan sesuai background atau enggak, yang penting mau melakukan kerja-kerja dan manuver politik. Dengan menempatkan orang yang dinilai latar belakangnya berbeda justru bisa melakukan manuver politik yang bisa diharapkan," papar Adi.
Baca Juga: Sofyan Djalil Sebut Mafia Tanah Bakal Mikir Tujuh Kali Setelah Hadi Tjahjanto Jabat Kepala BPN
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut, meski Zulkifli Hasan tak memiliki latar belakang perdagangan, tapi posisinya sebagai ketua partai dua periode bisa diterjemahkan dalam konteks koalisi.
- 1
- 2
Baca Juga
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Kini Jokowi Ogah Komentari Kasus Brigadir J: Tanyakan ke Kapolri
-
Soal Perkembangan Kasus Pembunuhan Brigadir Yoshua, Jokowi: Tanya Kapolri, Saya Sudah Keseringan Komentar
-
Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan 750 Bal Pakaian Bekas Senilai Rp 8,5 Miliar
-
Dewi Wikantini, Bidan yang Gugur Melawan Covid-19 Dianugerahi Bintang Jasa Nararya oleh Jokowi
-
Raja Sapta Oktohari: Presiden Jokowi Layak Diangkat Jadi Bapak Olahraga Indonesia
Terpopuler
-
Pakar Hukum Minta Komnas HAM Setop Penyelidikan Penembakan Brigadir J, Ini Alasannya
-
Amankan Barang Bukti Frixitas, Polisi Tangkap Manajer BCL di Pejaten
-
Polisi Stop Penyelidikan Kasus Beras Bansos Dikubur di Depok, Begini Reaksi Hotman Paris
-
Senggolan dengan TransJakarta, Pemotor Tewas di Tempat di Jakbar, Ini Kronologinya
-
BREAKING NEWS! Manajer BCL Diciduk Polisi Terbukti Gunakan Zat Psikotropika
-
Pengakuan Bharada E Melalui Pengacara, Tak Ada Baku Tembak di Rumah Ferdy Sambo
-
Ganti Nama Rumah Sakit di Akhir Jabatan, Pengamat Sebut Anies Butuh Warisan Agar Tetap Diingat sampai Pilpres 2024
-
Polri Ungkap Peran Ferdy Sambo dan Tiga Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J