SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengungkap banyak kader dasawisma belum menerima dana operasional lebih dari enam bulan.
Eneng mengaku miris terkait hal itu mengingat pada pertengahan Juli lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan para kader dasawisma di Jakarta International Stadium (JIS).
"Saat saya reses saya banyak menerima laporan bahwa dasawisma ini banyak dilakukan restrukturisasi atau pergantian kader, banyak dari pengganti kader ini yang belum menerima dana operasional, bahkan lebih dari enam bulan," kata Eneng dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).
Eneng mengungkapkan, data dari hasil reses terungkap bahwa beberapa kader pengganti di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kembangan Selatan, Jati Pulo dan Kebon Jeruk mengeluhkan hal yang sama.
Mereka, lanjut Eneng, menyebut dana operasional yang harusnya diterima sebesar Rp 500 ribu per bulan belum cair.
"Ini harus segera dituntaskan. Preseden buruk kalau sampai Pemprov DKI menahan dana kader yang hampir 100 persen perempuan," katanya.
Eneng mengaku pihaknya juga sudah menelusuri yang menjadi kendala. Ternyata birokrasi antar institusi yang kurang baik mulai dari lurah, Pusdatin hingga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
Eneng yang merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Anies segera menuntaskan dan mencairkan dana operasional bagi kader dasawisma pengganti yang sudah lebih dari enam bulan.
"Tidak elok kalau Pemprov DKI menunda melaksanakan kewajibannya membayar dana operasional bagi para kader dawis yang merupakan haknya," kata politisi Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tersebut.
Baca Juga: Anies Ganti Nama Rumah Sakit jadi Rumah Sehat, PSI: Jangan Fokus Hal Seremonial Saja
Diketahui, kader dasawisma akan diberikan dana operasional jika tercantum dalam Surat Tugas Lurah, melaksanakan tugas dan fungsi kader dasawisma, melaporkan hasil kerja ke dalam sistem Carik Jakarta dan teregistrasi dalam sistem Carik Jakarta.
Kader dasawisma merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan, menggerakkan dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota.
Tag
Berita Terkait
-
Anies Ganti Nama Rumah Sakit jadi Rumah Sehat, PSI: Jangan Fokus Hal Seremonial Saja
-
Anies Ubah Nama RSUD Jadi Rumah Sehat, Gilbert PDIP: DKI Tidak Boleh Sembarangan
-
Singgung Anies, PSI Sebut Kebutuhan Puskesmas Lebih Urgen Ketimbang Perubahan Nama RS
-
Anies Ubah Nama Jalan Hingga Ganti RSUD Jadi Rumah Sehat, Ketua DPRD DKI: Stop Bikin Kebijakan Ngawur!
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bantu Warga Terdampak Gempa NTT, BRI Bangun Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
Upacara Kemerdekaan di Tapal Batas, Serasan Jadi Pintu Ekonomi Indonesia
-
Tak Perlu Pusing Budget, Ini Solusi Paket Rapat di Jakarta Pusat yang Bisa Sesuaikan Anggaran
-
Harmoni Dalam Persatuan: Semangat NHM Membangun Gosowong Maju di Hari Kemerdekaan