Anies Cs Tak Kunjung Temui Demonstran, Massa PMII Gedor Pagar Ingin Paksa Masuk Balai Kota

SuaraJakarta.id - Aksi demonstrasi yang dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) di depan Balai Kota DKI Jakarta memanas. Pasalnya, keinginan mereka untuk menemui Gubernur Anies Baswedan tidak juga dipenuhi.

Untuk diketahui, saat ini Anies sedang berada di Singapura. Mengetahui hal itu, massa aksi tetap ingin menemui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria atau jajarannya.

Namun sejak pukul 15.30 WIB sampai 17.30 WIB, permintaan massa aksi itu tidak juga dipenuhi. Beberapa kali komandan aksi memberikan ultimatum dan tenggat waktu agar perwakilan Pemprov segera menemui mereka.

Massa aksi yang tadinya berdemo di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan mulai merapat ke pagar Balai Kota.

Baca Juga: Melihat Sosok Calon Pengganti Anies Baswedan, Ketiganya Punya Rekam Jejak Mentereng

"Pemprov belum ada itikad baik, mana perwakilan pemprov kami? Sudah beri waktu segera temui kami. Kami tidak ingin anarkis," ujar orator aksi di lokasi pada Rabu (14/9/2022).

Bahkan, sejumlah massa aksi mulai menggedor-gedor pagar. Uniknya, ternyata pagar tersebut tidak dikunci dan bisa dengan mudah dibuka.

Begitu pagar terbuka, petugas pengamanan dan kepolisian langsung menghalangi massa aksi masuk. Komandan aksi pun meminta massa tak dulu masuk melewati pagar.

"Tahan, tahan dulu jangan masuk. Semua satu komando," kata orator.

Massa aksi pun kembali keluar dan melanjutkan aksi. Mereka juga beberapa kali menggedor pagar dengan tujuan agar ada perwakilan Pemprov DKI atau DPRD ada yang mau keluar menemuinya.

Baca Juga: Respons Tegas Pemprov DKI Usai Ketua DPRD Larang Anies Lantik Pejabat Jelang Lengser: Tak Ada Aturannya

"Kami mahasiswa, mereka wakil kami, harusnya segera temui kami. Kami kaum intelektual, mahasiswa tidak ingin anarkis. Harus berkutat dengan argumen," pungkasnya.

Perwakilan PCPMII Jakarta Timur, Farhan Nugraha mengatakan pihaknya datang hari ini untuk menuntut Gubernur Anies Baswedan segera mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga BBM.

"Jadi yang kami tuntut adalah kami berharap dan mendesak agar Pemprov DKI dan DPRD DKI untuk memberikan statment, untuk bersikap dan memberikan catatan kritis terhadap kenaikan BBM bersubsidi," ujar Farhan di lokasi, Rabu (14/9/2022).

Selain itu, pihaknya juga ingin Anies mengeluarkan kebijakan menggratiskan harga transportasi umum. Tujuannya agar meringankan beban masyarakat yang diberatkan kenaikan harga BBM.

"Idealnya mungkin 50 sampai 100 persen atau bahkan dengan APBD yang sekian triliun, APBD tertinggi di Indonesia, saya pikir bukan hal mustahil kalau Tj (Transjakarta) bisa nol rupiah," katanya.