DPD Golkar DKI Harap Pj Gubernur Pengganti Anies Bisa Dengar Saran dan Masukan

SuaraJakarta.id - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, berharap agar nantinya Penjabat (Pj) DKI Jakarta yang terpilih bisa mendengar saran dan kritik guna memimpin Ibu Kota selama masa transisi. Menurut dia, hal tersebut bukan sesuatu yang mudah.

Untuk diketahui, masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

"Ini juga harapan kami nanti Pj Gubernur itu mau mendengar saran, kritikan bahkan untuk memimpin Jakarta selama masa transisi. Karena itu tidak mudah," kata Zaki di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Masa transisi yang dimaksud Zaki adalah soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kata Zaki, sudah barang tentu sekor perekonomian juga akan berubah.

Baca Juga: PSI Soroti Pj Gubernur Pengganti Anies: Kami Minta Kemendagri Terbuka, Kenapa Mereka Layak Dicalonkan ke Presiden

"Apalagi Jakarta bukan lagi ibu kota negara nantinya, sementara juga ada Draf UU Provinsi Jakarta yang sudah tidak lagi mengikut sertakan DKI, akan seperti apa Jakarta, sudah barang tentu pusat bisnis, perdagangan dan juga mungkin servisis jasa," kata dia.

Zaki juga berharap, nantinya pengganti Anies Baswedan mau berkolaborasi dengan pelaku usaha yang ada di Jakarta. Menurut dia, Pj Gubernur terpilih harus mempunyai visi dan misi.

"Hampir satu periode itu, artinya dia tidak punya beban, tidak ada yang diharapkan juga mungkin oleh bapak Presiden bisa menjaga stabilitas Jakarta secara keseluruhan," tutup dia.

Tiga Nama

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Pada Rabu (14/9/2022), ketiga nama usulan itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga: Kala Anies Baswedan Bertemu Para Petinggi Partai, Beri Sinyal Kuat Siap Maju Pilpres

Tiga nama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.