SuaraJakarta.id - Polusi udara masih menjadi permasalahan di ibu kota Jakarta, kota dengan penyumbang ekonomi terbesar bagi Indonesia ini, menempati posisi lima dunia sebagai kota paling berpolusi berdasarkan data IQ Air.
Begitu pula pada aplikasi pemantau kualitas udara Nafas menunjukkan angka AQI (indikator kualitas udara), terutama PM 2.5 didominasi warna merah, bahkan berwarna ungu yang menandakan udara Jakarta sangat tidak sehat.
Peraturan Gubernur (Pergub) udara bersih pun diharapkan menjadi jawaban dari persoalan tersebut.
Kondisi kualitas udara di Jakarta yang mengkhawatirkan tersebut mendorong Bicara Udara membuat petisi di platform Change.org, dengan judul 'Gubernur Anies Baswedan Tolong Sahkan Pergub Udara Bersih! Udara Jakarta Tidak Sehat'.
"Melalui petisi ini kami ingin Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengesahkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, sebelum masa berlakunya habis pada tanggal 16 Oktober 2022," ujar Community Manager Bicara Udara Novita Natalia, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Novita mengatakan, jika Pergub ini tidak segera diteken, upaya untuk menurunkan polusi udara akan tertunda selama 2 tahun ke depan. Sebab, lanjutnya, sampai tahun 2024 nanti DKI Jakarta akan dipimpin oleh Plt Gubernur yang tidak bisa mengeluarkan peraturan baru.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah punya rencana untuk meningkatkan kualitas udara. Bahkan, sudah dibuatkan draf Pergubnya dan tinggal ditandatangani. Kita perlu mengingatkan gubernur, jangan sampai dia selesaikan jabatan dan lupa teken pergub penting ini," ucapnya.
Lebih lanjut lagi, Novita mengingatkan bahwa Pergub tersebut dapat menentukan warisan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah sebagai pemimpin daerah yang berperan dalam perbaikan kualitas udara dan kesehatan warga Jakarta, atau sebagai pemimpin daerah yang hanya menunda masalah ini ke gubernur berikutnya.
"Rencananya, ada 3 strategi dan 75 rencana aksi yang dituangkan dalam Pergub terkait strategi pengendalian pencemaran udara yang saat ini sedang tahap finalisasi. Namun rencana strategi ini terancam tidak akan berjalan apabila draf Pergub belum juga diteken Gubernur Anies," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Gandeng Tangsel dan Bekasi Kendalikan Polusi Udara di Ibu Kota
Selain itu, Novita juga mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta, untuk mendukung petisi tersebut dan punya harapan yang sama dalam menciptakan udara Ibukota yang lebih segar lewat gerakan #KawalUdaraJakarta, sehingga semakin banyak orang yang peduli terhadap kualitas udara bersih di Jakarta.
"Saya yakin kita semua pasti ingin menghirup udara yang bersih, dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik di Ibukota Jakarta. Tidak hanya untuk generasi saat ini dan diri sendiri, tapi juga anak-anak kita yang akan bertumbuh dan menjadi pemimpin," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Air Tanah Tercemar Limbah? Ini Bedanya Air Pegunungan vs. Air Perkotaan
-
ABG 16 Tahun Bunuh Mahasiswi di Kos Ciracas: Polisi Ungkap Motif Cemburu yang Mengerikan!
-
Apa Peran Sekretaris LP PBNU di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Fakta Baru Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama Bikin Ngeri
-
Menteri Purbaya Menduga Kini Para Dirut Bank Pusing Untuk Menyalurkan Dana Rp 200 Triliun