Ultimatum Orang Dekat Jokowi Bila Prioritaskan Formula E saat Jabat Pj Gubernur DKI, PDIP Siap Menentang Heru Budi

SuaraJakarta.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan pihaknya bakal mengubah sikap politik menjadi pro Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ketika Heru Budi Hartono mulai aktif menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur. Namun, ia juga akan melihat juga skala prioritas yang akan dibuat Heru saat menjabat.

Menurut Gembong, skala prioritas dalam melaksanakan program di Jakarta menjadi penting untuk melihat apa yang nanti akan dikerjakan Heru. Meski, memang nantinya Heru bisa mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Apalagi waktu yang dimiliki Heru hanya dua tahun, dari 17 Oktober ketika Anies Baswedan lengser sampai terpilihnya Kepala Daerah definitif di tahun 2024 lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Pak Heru, mana dulu yang mau dieksekusi? Kunci di situ. Maka Pak Heru walaupun dipandu RPD, namun harus tetap membuat skala prioritas," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (10/10/2022).

Baca Juga: Pesan Babe Ridwan Saidi ke Pj Gubernur DKI: Banyak Konsultasi dengan Tokoh Betawi, Persoalan Jakarta Cukup Rumit

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PDIP DKI ini mengaku bisa berbalik menyerang Heru jika terjadi ketidaksesuaian. Gembong mencontohkan ketidasesuaian ini adalah jika Heru lebih memprioritaskan menggelar Formula E ketimbang program penting lainnya seperti penanggulangan banjir.

"Katakanlah gini skala prioritasnya, mana yang mau diprioritaskan? Mau gelar Formula E atau mengatasi masalah banjir? Itu kan soal skala prioritas," ucapnya.

"Kalau pak Heru nanti men-skala prioritaskan pertama adalah menggelar Formula E, Fraksi PDIP pasti akan berhadapan dengan pak Heru. Ini soal skala priortitas," katanya menambahkan.

Kendati demikian, ia juga menyebut Heru sebenarnya memiliki kemampuan mumpuni sebagai Pj Gubernur. Sebab, Heru memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan punya kedekatan dengan Pemerintah Pusat.

"Saya yakin itu modal kuat juga bagi pak Pj untuk bisa menjalankan tupoksinya dengan baik karena koordinasi dengan lintas, baik secara vertikal, instansi samping, itu kan sudah terbangun."

Baca Juga: Halo PDIP! Pengamat Sebut Puan Tak Bakal Dapat Cawapres, Yakin Masih Ngotot Calonkan Putri Megawati?