Catatan Merah PDIP Untuk Anies Selama Memimpin Jakarta: Gubernur 0 Persen, Cuma Indah Kata Dan Rencana Saja

SuaraJakarta.id - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta memberikan catatan untuk Anies Baswedan selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Ibu Kota pada 16 Oktober 2022 nanti.

Menurut PDIP, merujuk pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sampai 2022, disebutkan banyak janji dan program Anies yang tidak jelas. Bahkan, kinerjanya buruk.

"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Gembong pun melabeli sosok Anies sebagai 'gubernur 0 persen'. Sebab, kinerja Anies dinilai cuma kata-kata dan rencana saja.

Baca Juga: Rumahnya Digeruduk hingga Diusir Paksa Satpol PP, Wanda Hamidah Murka ke Anies: Anda Gubernur Zalim!

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," sambungnya.

Gembong mencontohkan, kinerja yang sangat buruk Anies selama lima tahun memimpin Ibu Kota, misalnya, normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan LRT melalui BUMD PT Jakpro, dan pembangunan LRT KPDBU.

Kemudian, ambil alih air bersih dari swasta, pembangunan ITF dalam kota, pemipaan air bersih SPAM Jatilihur, membangun Science Park, electronic Road Pricing (ERP), fasilitas Park & Ride, hingga rumah DP Rp 0.

"Selain itu, jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," ucap Gembong.

Gembong juga mengurai berbagai kemunduran di era kepemimpinan Anies. Misalnya, menutup akses ke website anggaran (ebudgeting), video rapat tidak diupload ke Youtube dan menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.

Baca Juga: Hasil Survei Elektabilitas Moncer Lewati Prabowo, Ketum Ganjar Pranowo Mania Yakin Jagoannya Akan Diusung PDIP

Selanjutnya, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp 152 M di pengadaan lahan DP 0 rupiah, dan melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.