Punya Pengalaman di Pemprov DKI, Heru Disebut Bakal Mudahkan Kerja Jajarannya

SuaraJakarta.id - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono telah resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah pihak berharap Heru bisa mengatasi persoalan substansial di ibu kota seperti banjir dan macet.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali juga ikut merespons positif penunjukan Heru. Ia menilai Heru bisa memudahkan kerja jajarannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebab, Heru pernah berpengalaman menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saya yakin ini memudahkan kita menjalankan tugas kita ke depan yang cukup banyak di Jakarta,” ujar Marullah kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Baca Juga: Minta PNS DKI Foto Lingkungan Kotor di Jakarta, Heru Budi: Tiga Bulan Lagi Sudah Bersih

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga menaruh harapan besar pada Heru agar dapat meyelesaikan program penanganan banjir.

Salah satu program penanganan banjir adalah sumur resapan. Prasetio memandang, program sumur resapan di periode sebelumnya telah salah sasaran dan tidak efektif dalam menanggulangi banjir.

Prasetio mengharapkan program ini bisa berjalan efektif di bawah komando yang baru. Ia bahkan mengharapkan Heru Budi Hartono dapat bekerja sama dengan erat bersama DPRD selama menjabat sebagai gubernur.

“Ayo kita kerja sama yang dinamis. Teman-teman ASN jangan berpolitik, jadi biar berkesinambungan antara eksekutif dan legislatif berhalan lancar,” ucap Prasetio.

Selaim itu, begitu menjabat Heru juga langsung membuat gebrakan. Salah satunya adalah dengan membuka kembali meja pengaduan seperti era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Warisan Anies yang Jadi PR Heru Budi Versi PDIP: Normalisasi Sungai hingga Stop Reklamasi Teluk Jakarta

“Insya Allah begitu, kami membuka kembali. Saya minta perwakilan di wali kota setiap hari bergantian di setiap wilayah ada di sini,” kata Heru.

Kebijakan Heru Budi Hartono kemudian mendapatkan respons positif dari DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah menilai, cara ini dapat membuat akses pengaduan masyarakat langsung kepada gubernur.

“Tentu ini hal yang bagus. Semoga tradisi ini bisa terus dilakukan dan Balai Kota kembali menjadi inklusif bagi masyarakat,” pungkas Ima.